Radarbekasi.id – Mari sejenak kita susun daf­tar pertanyaan berikut:
1. Mengapa isu tentang Ko­munisme beberapa tahun ter­akhir begitu kuat? Seiring de­ngan menguatnya “gelom­bang umat Islam”? Adakah ke­terkaitan antara dua fe­nomena tersebut?

2. Dan apakah benar bahwa Tiongkok akan mempro­mosi­kan ideologi Komunisme ke se­luruh dunia sebagai lawan tan­ding yang sepadan bagi ide­o­logi yg sedang berkuasa; Libe­ralisme & Kapitalisme Barat?

3. Lalu apa yang akan terjadi di Indonesia dan Dunia dalam beberapa tahun kedepan?
Para pemikir strategis, sebe­lum menjelaskan sesuatu, per­tama kali yang mereka lakukan adalah menyusun daftar pertanyaan yang benar. Karena kalau pertanyaannya keliru, sudah pasti jawabannya akan salah. Metode tersebut selalu dianjurkan oleh S. Rajaratnam, tokoh legendaris Singapura dan salah satu pendiri ASEAN, dengan tujuan untuk menemukan “pikiran yang tak terpikirkan”.

Bukan tidak mungkin bahwa isu mutakhir yang saat ini ramai di tengah masyarakat be­rasal dari satuan-satuan ke­cil informasi yang dikem­bangkan secara sengaja de­ngan maksud dan tujuan ter­tentu. Sehingga seolah-olah hasil rekayasa informasi ter­sebut dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang dapat menciptakan arus besar gelom­bang pikiran rakyat.

Memang agak sulit mene­mukan nalar yang sehat dite­ngah kondisi sosial yang penuh dengan bias konfirmasi; cende­rung mencari informasi dengan cara membenarkan apa yang dipercayai dan menerima fakta yang hanya memperkuat penjelasan yang disukai.

Upaya untuk menghidupkan nalar dengan mengaktifkan metakognitif semakin jauh karena gempuran distorsi in­formasi makin hari makin da­tang bertubi-tubi. Baik yang pro maupun yang kontra, ke­duanya melakukan desain dalam konteks perang opini untuk menguasai pikiran mas­yarakat yang tujuannya mampu menggerakkan masyarakat untuk membela atau memper­juangkan ide-ide tertentu.

Karenanya, tak berlebihan jika kita anggap fenomena me­nguat­nya isu-isu tertentu adalah turunan dari konflik geopolitik yang mengemuka saat ini.

AS memiliki segenap perang­kat yang cukup untuk memain­kan berbagai macam isu untuk mempertahankan pengaruh­nya di negara-negara yang se­lama ini menjadi pendukung utama AS selama dan setelah Pe­rang Dingin, dengan menga­jak negara-negara tersebut untuk melawan satu musuh bersama: Komunisme.

Namun, apakah masih rele­van dengan mengangkat isu tersebut dan menyemat­kannya kepada Tiongkok yang dalam 40 tahun terakhir mengalami pertumbu­han ekonomi sangat pesat?

Menemukan Peta Jalan di Tengah Pusaran Konflik Geopolitik (Habis)

Tongkol dan Komunisme
Kishore Mahbubani dalam buku terbarunya “Has China Won?” menjelaskan dengan sangat baik kesalahan-kesala­han strategis AS dalam kontes geopolitik kali ini.

Kesalahan tersebut bersum­ber dari kegagalan AS dalam memandang Tiongkok secara utuh. AS menganggap bahwa Tiongkok akan mempro­mosi­kan ideologi Komunisme ke­pada negara-negara yang men­jalin hubungan dengan Tiongkok. Asumsi itu terba­ngun oleh para pemikir stra­tegis AS yang mengira bahwa makin menguatnya Partai Komunis Cina dalam sistem politik negara itu.

Namun strategi itu ternyata hanya untuk menutupi fakta yang sulit dibantah yaitu kegagalan AS dalam 40 tahun terakhir dalam meningkatkan rata-rata pendapatan 50 persen warga negaranya. Sebaliknya, Tiongkok berhasil membalik keadaan negerinya, 80 persen populasi Tiongkok yang 40 tahun lalu masih dibawah ga­ris kemiskinan, saat ini menjadi kelas menengah yang kuat dan produktif.

Apa yang terjadi pada para pemikir AS hingga begitu cero­boh dan salah dalam meme­takan Tiongkok? Jawabannya adalah arogansi. Bukan hanya AS tapi dunia barat secara umum ternyata mengalami semacam “brain damage”, sete­lah memenangkan Perang Dingin tanpa satu peluru pun terlepas, ditambah “provokasi” yang dilontarkan oleh intelek­tual kenamaan Francis Fuku­yama dalam “The End of His­tory”, makin membuat dunia barat besar kepala.

Apa yang dilakukan Tiongkok ketika fase akhir Perang Dingin saat itu? Mereka sibuk mene­rap­­kan ide modernisasi Tiong­kok yang dicetuskan Deng Xiao Ping sepuluh tahun sebelumnya.

Dan kejatuhan Uni Soviet ti­dak memiliki pengaruh apa­pun bagi Tiongkok. Karena se­jak ide modernisasi Tiongkok dice­tus­­­kan, Republik Rakyat Tiong­kok beru­bah menjadi negara “hy­brid” yang sangat prag­­matis. Komunis­me dipakai untuk me­m­­persatukan daratan Tiong­kok namun memi­liki jadwal te­rukur untuk mem­buka diri de­­ngan sistem ekonomi global.

Dengan tekun mereka mem­pe­la­jari banyak hal dari kejatu­han Uni Soviet. Termasuk be­lajar bagaimana AS dan Dunia Barat memperlakukan Uni Soviet.

Kedekatan pemimpin Repub­lik Rakyat Tiongkok masalalu dengan Komunisme sebenar­nya bukan tanpa alasan kuat. Alasan yang paling sahih ada­lah kekecewaan mereka terha­dap Dunia Barat yang saat itu sedang melancarkan Imperia­lisme dan Kolonialisme, ditan­dai dengan dimulainya Perang Opium ditahun 1839-1860.
Perang Anglo-China ini, pada dasarnya adalah sengketa dagang antara Dinasti Qing yang berkuasa di Tiongkok saat itu melawan Britania Raya dan Prancis.

Berlarut hingga pencaplokan beberapa wilayah yang memi­liki kondisi geografis strategis seperti Hongkong & Taiwan yang hingga saat ini masih dalam gejolak sengketa politik.

Oleh para pemimpin Tiong­kok saat itu, Komunisme ha­nya­lah ide yang mampu dima­nifestasikan kedalam kekuatan nyata: negara. Dan satu-satu­nya yang mampu melawan ke­bengisan Imperialisme Ba­rat. Jadi, sebenarnya Komu­nis­me tidak berurat akar dalam kehidupan rakyat Tiongkok.

Lalu apa yang menjadi ide da­sar dan tujuan oleh para pe­mimpin Tiongkok dalam hal ini adalah Partai Komunis Cina sebagai satu-satunya Par­tai yang ada dinegara terse­but? Jawabannya adalah sejarah peradaban Tiongkok berumur 5000 tahun dan ham­pir 2000 tahun (1 – 1820 Mase­hi) menjadi peradaban yang kuat secara ekonomi.
Keinginan membangkitkan kembali (revivalisme) perada­ban Tiongkok yang kaya dan kuat lebih penting buat para pemimpin Tiongkok dan rak­yatnya daripada sekedar men­jual ideologi Komunisme.

Itulah mengapa peta jalan modernisasi Tiongkok yang pertama kali dicetuskan Deng Xiao Ping tahun 1978-1979 mampu memposisikan Partai Komunis Cina pada tempat terhormat dihati dan benak rakyat Tiongkok.

Sampai hari ini, tak ada satu­pun pemimpin Partai tersebut yang dapat bicara fasih tentang Komunisme, dalam kepala mereka hanya ada impian kem­balinya kebesaran perada­ban Tiongkok yang sudah ada sejak ribuan tahun.

Sebagai ide, Komunisme sah untuk tetap hidup. Namun apa­kah ide itu dimanifestasikan da­lam negara, sejarah sudah membuktikan keruntuhan Uni Soviet. Dan perlu diingat, Komu­nisme Uni Soviet jatuh bukan dengan perang militer.

Tetapi, oleh kecanggihan stra­tegi AS dalam membuka tabir keinginan asasi manusia; bebas, merdeka dan sejahtera.

Kebebasan (Liberty) dan Ke­mer­dekaan (Freedom) adalah ide dasar dari Demok­rasi. Kesejahteraan (Wealth) adalah tujuan bersama dari Kapitalisme yang dijanjikan oleh Barat kepada Dunia.

Ide-ide tersebut dipromosikan melalui globalisasi. Demokrasi akan menghasilkan kesejah­te­raan. Kekuatan modal akan menciptakan lapangan peker­jaan. Semua perangkat untuk men­dukung tujuan ini diper­siapkan dengan baik melalui penciptaan institusi-institusi global seperti; PBB, Bank Dunia, IMF.

Namun apa yang terjadi saat ini nampak sebaliknya, yang terjadi adalah bermunculan gejala negara gagal dan mem­besarnya kesenjangan global. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok kaya yang memiliki akses kepada sumber daya sedangkan seba­gian besar populasi dan nega­ra-negara terjerembab dalam jebakan pendapatan mene­ngah. Dalam konteks itu, Tiong­kok tidak ikut-ikutan latah mengamini Demokrasi sebagai sistem politik.

Jadi, terjawab sudah bagai­ma­na sebenarnya posisi Ko­mu­­nisme dalam sistem politik Tiongkok. Sampai hari ini, tak pernah ada bukti resmi atau pun tidak resmi tentang keingi­nan Tiongkok untuk menawar­kan Komunisme kepada ne­ga­­ra-negara yang tergabung dalam Belt & Road Initiative (BRI) atau kepada negara-ne­gara lain yang belum bergabung.

Bahkan dalam konteks hubu­ngannya dengan AS, Komunisme tak pernah jadi masalah, yang ada adalah kegagalan para pe­mikir dan pemimpin AS dalam membaca Tiongkok.
Islam & Isu Kebangkitan Komunisme

Lalu mengapa muncul gelom­bang perlawanan agama dalam hal ini umat islam terhadap Komunisme? Mari kembali membaca sejarah bagaimana AS menggunakan gelombang mujahidin untuk memberi pe­ker­jaan rumah kepada Uni So­viet di Afghanistan. Akibat­nya tidak sederhana, eks mu­jahidin kembali mengkonso­lidasi diri, mengkristal menjadi tantangan bagi dunia Barat di­ke­mudian hari, terutama setelah pe­ristiwa 9/11. Terorisme kemu­dian menjadi horor baru dan secara jelas oleh AS dan Barat disematkan kepada Islam.

Namun ternyata Islam tidak sekuat yang AS dan Barat perki­rakan sebelumnya melalui tesis terkenal oleh Samuel Huntington “The Clash of Civilization”. Islam saat ini kurang cocok dengan sistem modern baik politik maupun ekonomi.

Coba kita lihat dengan jujur, negara-negara Islam atau yang dikonotasikan mayoritas Islam, gagal tampil menjadi pemain utama dunia. Karena seringkali tersandung oleh hambatan-hambatan yang muncul dari dala­m diri sendiri. Yang mem­be­­da­kan dengan Tiongkok ada­­lah, mereka memimpikan kebang­kitan peradaban dengan cara ma­suk dan menguasai sis­tem mo­dern, sedangkan ka­um revi­valis Islam seringkali ber­benturan dengan modernitas. (*)

Tokoh Pemuda Bekasi