Berita Bekasi Nomor Satu

Bantuan Covid-19 Tak Merata

BELUM TERIMA BANTUAN : Misun bin Jean (80) berdiri didepan halaman rumahnya di RT02/RW06 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu (8/7). Kakek berusia 80 tahun tersebut belum menerima bantuan dampak pandemi Covid-19. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
BELUM TERIMA BANTUAN : Misun bin Jean (80) berdiri didepan halaman rumahnya di RT02/RW06 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu (8/7). Kakek berusia 80 tahun tersebut belum menerima bantuan dampak pandemi Covid-19. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bantuan sosial (Bansos) Covid-19 memunculkan persoalan baru bagi pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Pasalnya, jumlah bantuan tidak sebanding dengan warga yang seharusnya berhak menerima.

Kondisi itu salah satunya dirasakan Ketua RT 02/06, Kelurahan Jatirangga, Jatisampurna, Rohim. Dirinya sempat dibuat pusing karena banyak warganya yang mayoritas lansia tidak menerima bantuan tersebut.

“Jadi, untuk warga di sini itu banyak kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka mengandalkan hidup lewat bertani, seperti tanam buah pisang, lengkoas dan lain-lain. Di saat awal mendata warga yang berhak untuk dapat bansos ada yang dapat dan ada yang gak, makanya saya waktu itu sempet stres karena warga pada dateng ke rumah ngeluh,” ujar Rohim ketika ditemui di kediamannya.

Rohim menjelaskan, dari kejadian itu, dia berusaha berkoordinasi dengan petugas Pamor Kelurahan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi, usaha itu kandas karena bantuan yang turun tidak sesuai harapan.

“Waktu awal turun lima, lalu seminggu kemudian turun lima lagi. Ya, karena emang udah ada namanya dikasih yang bersangkutan. Dan saat itulah, ada juga warga PKH lagi datang ke rumah komplain, cuma emang kalo PKH itu tak dapat bansos Covid kan dia sudah ada tiap bulan,” jelasnya.

Lanjut Rohim, pihaknya juga dibuat pusing dengan bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Pasalnya ketika pendataan ada sebanyak 170 KK yang seharusnya berhak menerima bantuan. Namun ketika bantuan turun, hanya tujuh orang yang menerima.

“Kami tidak ngerti kenapa turunnya jauh sekali dari yang diajuin, pokoknya waktu itu saya bingung dan stres gimana caranya bansos itu diterima semua warga,” ungkapnya.

Sampai akhirnya, Rohim bisa sedikit lega usai ada bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tiga bulan terakhir, selama satu bulan sudah tiga kali bantuan turun. Dengan adanya bantuan ini, dia mengaku berinisiatif membagi rata kepada masyarakat yang tidak terima bansos.

“Itu kita lakukan biar semua warga dapat, karena memang semua warga kita terdampak covid, apalagi rata-rata disini kebanyakan lansia dan pekerja kasar atau buruh lepas yang penghasilan tak menentu, jadi ya wajar untuk kebersamaan,” ucap Rohim.

Adapun isi bansos yang dibagi rata itu, diakui Rohim, ada beras, minyak, mie instan dan lain-lain. Pihaknya juga menyoal jenis bantuan yang dinilai kian menyusut, Seperti beras yang sebelumnya 25 kilogram menjadi 10 kilogram.”Awalnya sih banyak, tapi kesininya makin nyusut,” tutupnya.

Sementara itu, salah satu warga di sekitar, Misun (80) mengakui, kalau dirinya tak menerima bansos Covid-19 karena terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. “Iya, bansos Covid saya gak dapet karena terdaftar di penerima bantuan PKH,” ujar kakek yang tinggal di bangunan tua berdinding bambu ini.

Misun hanya tinggal berdua dengan sang istri, Sanah (75). Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang sudah berkeluarha, dan memilih menggarap sawah dan kebun milik orang lain.

“Pekerjaan ini dari muda, biasanya disebut kuli babat kebon. Kadang-kadang juga ada panggilan untuk bersihin rumput ilalang di rumah orang, dan bayarannya beda-beda Rp50 sampai Rp60 ribu sehari,” tuturnya.

Ditanya apakah dengan pekerjaan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari, diakui Misun, sampai saat ini cukup-cukup saja yang penting dia dan istri bisa makan. Adapun soal bansos, dia mengaku, setiap bulan menerima dari bantuan PKH berupa sembako dan beras 12 liter serta uang Rp 200 ribu.

“Biasanya, bantuan itu diambil kita sendiri. Dan bulan kemarin, dapat duit Rp 200ribu. Buat kami itu udah alhamdulillah, yang penting sehari-hari bisa makan biar cuma pakai ikan teri aja,” tutupnya.

Terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, terkait bansos yang disalurkan kepada masyarakat di Kota Bekasi itu pengawasan ada di jajaran Muspika. Mereka itu yang harus memantau dan mengawasi penyalurannya, termasuk kalau ada retur. Kalau pun ada warga yang belum tercover, pihaknya memang tak membantah karena kemampuan anggaran juga terbatas.

“Jadi, soal bansos itu terakhir kita tambah untuk warga yang belum tercover dari sebelumnya sekitar 70 ribu, tapi itu juga tak sampai ya. Dan bantuan dari kita sendiri sekarang sudah tidak ada lagi, dan belum ada rencana untuk membelanjakan lagi untuk disalurkan. Hanya saja, kalau untuk bantuan Kemensos terus dan kalau tidak salah itu sampai bulan Desember,” kata Rahmat ditemui di GOR Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.

Ia juga mengaku sempat menrima laporan terkait inisiatif RT/RW yang membagi rata bansos supaya semua warga yang berhak menerima. Namun kata dia, upaya tersebut semestinya tidak dilakukan karena dilarang oleh pihak kementerian, dan lebih baik dilaporkan sehingga pihaknya juga dapat mengadukan persoalan tersebut.

“Itu tidak boleh dilakukan, makanya jadi masalah dan banyak diadukan ke sejumlah instansi, sebab bansos Kemensos mesti diserahkan secara utuh kepada penerimanya. Kasus ini sudah kita sampaikan dan diadukan ke Kemensos,” tandasnya. (mhf)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin