RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah warga yang tergabung dalam Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Kabupaten Bekasi melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (15/7).
Dalam audiensi tersebut, mereka mengeluhkan soal pengembangan teknologi di tengah lahan pertanian yang saat ini semakin menyusut, serta minimnya bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bekasi.
Menanggapi hal itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto menyampaikan, PPS secara resmi sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi sejak tahun 2013 silam.
“Ada banyak sekali keluhan dari PPS, salah satunya kaitan pengembangan teknologi di bidang pertanian, akan tetapi bantuan dari Pemkab Bekasi, minim. Memang, peranan mereka sudah sangat bagus, hanya saja ada kelemahan dari pemerintah, yakni tidak menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan,” kata Budi kepada Radar Bekasi, usai audiensi.
Menurut dia, sebagai penyuluh pertanian, harusnya PPS memiliki informasi yang kekinian dengan penyerapan tepat guna.
“Teorinya, kalau tidak ada memiliki teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian, masyarakat bisa mati karena tidak ada ketersediaan pangan. Mereka sebagai penyuluh, harus mampu mengkonversi teknologi konvensional menjadi teknologi modern atau tepat guna,” tutur Budi.
Lanjut politisi PKS ini, kaitan dengan lahan yang kian menyempit, harus dicari solusi yang tepat, agar ketersediaan hasil tani dengan lahan yang sedikit dan memanfaatkan teknologi, produktivitas pertanian bisa meningkat.
“Dulu lahan pertanian sekitar di Kabupaten Bekasi mencapai 52 ribu hektar, tapi sekarang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hanya di kisaran 35 ribu hektar. Maka secara otomatis, hasil pertanian semakin berkurang, disisi lain, kebutuhan pangan meningkat. Lagi-lagi teknologi lah yang menjadi solusi untuk bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Kemudian, pemerintah juga jangan lupa memberi bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsin) yang modern serta canggih untuk menunjang hasil pertanian yang lebih produktif dan berkualitas,” imbuh Budi.
Sementara Ketua PPS Kabupaten Bekasi, Ujang Hatamsyah mengakui, mereka banyak yang tidak tahu proses mengembangkan pertanian di tengah lahan yang saat ini terus menyusut.
“Kami sebagai PPS dan mayoritas petani, hanya tahu informasi berkenaan kegiatan petani di bawah. Soal lain, termasuk anggaran yang ada di Pemkab Bekasi (Dinas Pertanian,Red) tidak tau. Kami (petani) hanya fokus bertani saja,” tuturnya.
Menurutnya, dari anggaran yang ada di Dinas Pertanian, yang terserap belum sampai dua persen dari total Rp 25 miliar khusus untuk pertanian.
“Artinya, anggaran untuk petani di Dinas Pertanian memang ada. Tapi kami hanya menerima informasi, ada alat giling atau mesin, kemudian membuat pengajuan. Namun tidak sampai dengan memberikan penyuluhan pertanian. Dan ke depan-nya kami akan merambah ke bidang lain, seperti peternakan dan lain-nya, sesuai dengan kemampuan masing bidang dan potensi suatu daerah, sehingga tidak hanya sekadar bertani saja,” beber Ujang. (dan)
