RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ribuan paket bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat untuk korban Pemutusan Hubungan kerja (PHK) di Kota Bekasi karena Pandemi Covid-19 belum disalurkan. Akibatnya, sebagian paket kondisinya rusak dan berjamur.
Ya, sampai saat ini ribuan paket bansos masih menumpuk di pintu masuk lapangan, gate 12 Stadion Patriot Candrabhaga. Alasannya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kebingungan dalam menyalurkan ribuan paket bansos tersebut.
Paket bansos tak kunjung terdistribusi tersebut tercatat tiba di Kota Bekasi sejumlah 1.888 paket. Informasi tim Bansos Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, sampai saat ini baru 200 paket yang tersalurkan.
“Kita juga belum bisa menjawab sepenuhnya, karena awalnya itu permohonan dari Dinas Tenaga Kerja, kaitan dengan tenaga kerja,” ungkap Wiratma, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Senin (20/7).
Paket nansos tersebut bisa dikeluarkan atau disalurkan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
Kepala Disnaker Kota Bekasi, Ika Indah Yarti mengaku, paket bansos tersebut berasal dari Kementrian Tenaga Kerja, diperuntukan bagi korban PHK di Kota Bekasi. Untuk mendistribusikan paket bansos tersebut, pihaknya telah berkirim surat kepada serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di Kota Bekasi. Ketentuan untuk mengeluarkan Bansos tersebut, diperlukan surat permohonan dari serikat pekerja atau pekerja diluar serikat pekerja, dengan syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi.
Namun, sampai dengan saat ini Disnaker masih kebingungan untuk pendistribusian bansos ini. Serikat pekerja maupun pekerja di luar serikat pekerja belum memberikan surat permohonan. Meskipun ada beberapa yang diakui sudah memberikan surat permohonan.”Pemerintah sudah memberikan, cuma kan kita bingung memberikannya kemana, satu per satu kita nggak punya nomor telepon,” terangnya.
Ika menjabarkan, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), pihaknya harus mendata siapa saja penerima bansos tersebut untuk dilaporkan kepada Kemenaker. Berkas tersebut sebagai laporan pertanggung jawaban, dan tidak boleh diperuntukkan bagi warga lainnya selain pekerja yang terkena PHK.
Hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat permohonan dari serikat pekerja dan serikat buruh. Paket bansos ditekankan tidak bisa diambil atau disalurkan tanpa proses administrasi.
Diakui saat ini Disnaker tidak memiliki data lengkap perihal pekerja yang terkena PHK, sehingga terkendala dalam penyalurannya secara langsung.”Saya lebih baik diam disitu dari pada dibagikan kepada orang lain, kecuali ada perintah. Itu nanti saya diperiksanya sama KPK,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat dijumpai di area Stadion Patriot Candrabhaga menjelaskan, paket bantuan tersebut juga diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan, termasuk warga yang melakukan isolasi mandiri lantaran teridentifikasi Covid-19.”Inikan bantuan-bantuan, didistribusikannya adalah bagi yang membutuhkan,” singkatnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti meminta Disnaker untuk bekerja keras menagih kelengkapan data penerima Bansos. Dirinya meminta pekan ini nansos sudah terdistribusikan.” Saya minta Disnaker ngepush ke SP (serikat pekerja) agar data segera masuk , mudah-mudahan minggu ini,” tegasnya.
Di waktu yang berbeda, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung meminta paket bansos harus segera disalurkan, sekaligus pekerja korban PHK untuk segera mengambil paket bansos dengan menyerahkan KTP dan KK nya sebagai bahan pertanggung jawaban Disnaker.
“Menyarankan kepada Disnaker segera disalurkan agar tidak rusak, hilang dan segala macam. Dan korban PHK segera mengambil Bansos yang seharusnya mereka terima,” ungkapnya.
Keberadaan tumpukan ribuan paket bansos di area stadion menurutnya dapat menimbulkan prasangka negatif masyarakat terkait dengan peruntukan dan penyalurannya. “Padahal masih banyak warga yang belum dapat bansos,” tandasnya.(Sur)
