Berita Bekasi Nomor Satu

Numpang Wifi di Kantor Kelurahan

BELAJAR DARING: Sejumlah siswa mengerjakan tugas dengan memanfaatkan jaringn internet gratis di Aula Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Selasa (28/7). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.
BELAJAR DARING: Sejumlah siswa mengerjakan tugas dengan memanfaatkan jaringn internet gratis di Aula Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Selasa (28/7). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Aula kantor Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati tampak berbeda dari biasanya. Sejak tahun ajaran baru, ruangan tersebut digunakan siswa untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Ya, fasilitas Wifi di kantor tersebut, dimanfaatkan untuk belajar melalui dalam jaringan (daring).

Belasan meja belajar disusun di aula kelurahan, dengan jarak sekitar satu meter. Sejumlah siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru melalui telepon pintarnya. Salah satunya Nanda Alifa, siswa kelas V SD tersebut datang diantar ayahnya. “Kadang-kadang dikasih soal lewat WA (Whatsapp), kadang-kadang (disuruh) ngerjain tugas yang ada di buku,” ungkapnya di dalam ruang aula kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Selasa (28/7).

Sementara itu ayahnya, Syahdan (50) mengaku terkendala keterbatasan kuota internet dalam pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara daring. ”Kalau nggak paketan saya ya kadang-kadang pakai (kuota internet) mamahnya, atau kakaknya. Karena kita kan nggak selalu paketan (kuota internet) itu ada,” ungkapnya saat menemani Nanda mengenakan tugas sekolah.

Diakuinya, Nanda belum diberikan smartphone untuk digunakan sehari-hari. Untuk mengatasi PJJ yang sudah lima bulan ini dilaksanakan, Nanda menggunakan smartphone milik ayahnya, atau ibunya secara bergantian.

Selain kuota internet, kendala selanjutnya bagi Syahdan dan istrinya adalah mendampingi dan membantu anaknya menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah. Materi pembelajaran siswa SD kelas V ini diakui Syahdan sulit dimengerti oleh ia dan istrinya, sehingga Nanda harus dibantu oleh kakaknya yang baru menyelesaikan wajib belajar 12 tahun pada 2020 ini.

Di tempat yang sama, Lurah Jatirahayu, Amirudin mengaku mempersilahkan siswa yang tinggal di sekitar kantor kelurahan untuk memanfaatkan WiFi gratis yang dimiliki oleh Pemkot Bekasi tersebut. Kebijakan ini diambil merespon keresahan orangtua siswa di wilayahnya.

“Berangkatnya mungkin dari keresahan orangtua yang ada di kelurahan Jatirahayu. Karena warga kita ini kan banyak bekerja di sektor informal, yang mungkin pedagang, gojek, dan lain-lain,” terangnya.

Di wilayah yang berjarak lebih jauh dari kantor kelurahan, pihaknya meminta ketua RT dan RW untuk memfasilitasi jaringan internet, yang tersedia di beberapa titik di wilayah Jatirahayu. Pada hari pertama lalu, ia mencatat 30 siswa datang ke kantor kelurahan, sedangkan pagi itu ia belum memastikan mengapa anak-anak di wilayahnya belum datang. Anak-anak usia sekolah di sekitar kantor kelurahan diminta untuk tidak canggung dan sungkan datang untuk sekedar menumpang jaringan internet.

Sementara itu, salah seorang siswa SMK Bisnis dan Teknologi (Bistek) Kota Bekasi Siti Hadijah mengaku harus menempuh perjalanan 12 km untuk bisa belajar melalui daring. Ya, dia menumpang WiFi di rumah salah satu rekannya. ”Saya agak bisa terus menerus beli kuota internet, karna papah dan mamah selama pandemi ini tidakkerja,” katanya.

Selama ini Siti , hanya bisa membeli paket kuota sebesar Rp 5 ribu rupiah untuk batas waktu 3 hari. “Aku gapernah beli paket kuota yang banyak, karena uangnya cuma bisa buat beli paket yang segitu. Jadinya kalo gabisa beli paket kuota aku terpaksa numpang WiFi ke temen terdekat” tuturnya.

Jarak tempuh yang cukup jauh dan tidak memiliki kendaraan, juga menjadi salah satu penghambat untuk dirinya saat ini. Siti terpaksa harus merepotkan kerabatnya untuk bisa bersama-sama mengikuti proses belajar secar daring. ”Kadang dijemput sama temen, kadang diantar papah,”katanya.

Terpisah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian (Diskomonfostandi) Kota Bekasi mencatat 244 titik WiFi tersebar di 12 Kecamatan. Ratusan titik WiFi tersebut telah terpasang sejak beberapa tahun silam untuk mendukung program smart city.

Sambungan internet gratis ini ada di kantor pemerintahan, Puskesmas, dan ruang publik seperti taman. Tahun ini, belum ada rencana untuk penambahan titik sambungan internet geratis, salah satunya terkendala kemampuan anggaran pemerintah Kota Bekasi.

“Mudah-mudahan setiap tahun kita kan juga akan meningkat terus. Cuma untuk tahun ini baru 244, masih melanjutkan tahun-tahun sebelumnya,” terang Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskomonfostandi Kota Bekasi, Erwin saat dihubungi.

Untuk sambungan internet gratis sebanyak 244 titik ini, biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi berkisar diangka Rp 602.720.000 selama satu tahun. Untuk memfasilitasi PJJ, pihaknya juga memungkinkan untuk menggeser titik WiFi di lokasi yang strategis untuk dimanfaatkan siswa di Kota Bekasi. Warga juga diminta aktif untuk mengadukan titik WiFi yang tidak berfungsi.

“Nanti kalau misal dimana juga bisa digeser itu ke lokasi yang dipakai untuk belajar. Tinggal bilang ke kita,” tukasnya.

Pengamat Pendidikan Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah menilai fenomena serupa yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bekasi ini juga terjadi di berbagai wilayah. Perlu ada langkah berani dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik), dan pemerintah untuk menyediakan perangkat dan sambungan internet yang dibutuhkan oleh peserta didik. “Termasuk memperluas jaringan internet ke daerah, dan bagi pemerintah desa yang memiliki dana desa, bisa juga digunakan untuk hal tersebut,” tegasnya.

Bila PJJ akan dibuat permanen, ia menilai harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ selama lima bulan terakhir. Penempatan WiFi geratis juga harus menjadi perhatian, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan di luar PJJ.

“Pemerintah harus bertanggung jawab atas ketersediaan perangkat, dan paket internet bagi peserta didik yang kurang mampu. Pemerintah tidak boleh mengabaikan peserta didik yang belum mampu,” tukasnya. (Sur/Dew)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin