Berita Bekasi Nomor Satu

PKL di Depan SGC Diminta Patuhi Aturan

Illustrasi: Seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) sedang melayani pembeli yang menggelar lapaknya di Jalan Kapten Sumantri, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (20/8). Hingga saat ini, rencana revitalisasi Pasar Cikarang, belum terealisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI
LAYANI PEMBELI: Seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) sedang melayani pembeli yang menggelar lapaknya di Jalan Kapten Sumantri, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (20/8). Hingga saat ini, rencana revitalisasi Pasar Cikarang, belum terealisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Bekasi mengimbau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Jalan Kapten Sumantri, tepat di depan Sentra Grosir Cikarang (SGC), bisa mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Para PKL yang berjualan di atas jalan tersebut, harus sudah tutup pukul 06.00 WIB serta membersihkan jalan yang sudah dipakai berjualan.

“Sebetulnya sudah ada komitmen, PKL boleh membuka dagangan mulai pukul 21.00 WIB, dan pukul 06.00 WIB sudah harus tutup. Tapi nyatanya, kalau tidak dibubarkan, pukul 07.00 WIB masih pada berdagang,” ujar Kasatlantas Polres Metro Bekasi, AKBP Ojo Ruslani kepada Radar Bekasi, Kamis (20/8).

Menurut Ojo, Jalan Kapten Sumantri, yang berada di tengah Jalan RE Martadinata dan Yos Sudarso itu sebenarnya 24 jam aktif. Namun, karena adanya PKL berjualan di jalan tersebut, pengguna jalan terganggu. Oleh sebab itu, harus ada tindakan untuk menyelesaikan masalah ini.

“Yang jadi pokok masalahnya adalah PKL berjualan di atas jalan. Solusinya kami harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk menyiapkan lahan bagi PKL,” tuturnya.

Ojo menjelaskan, tempat untuk para PKL sebenarnya sudah disiapkan. Hanya saja, ia menduga lokasi tersebut kurang memadai, dan itu salah satu alasan para PKL tidak mau pindah. Maka dari itu, dirinya mendorong Pemkab Beaksi untuk mencari lokasi baru.

“Saya akan mendorong Pemkab Bekasi untuk mencari lokasi yang tepat, dan bisa digunakan untuk para PKL,” kata Ojo.

Lanjut Ojo, pihaknya juga harus ada koordinasi dengan Dishub, Satpol PP, dan dinas terkait. Kalau semua instansi bisa saling koordinasi, maka dia menyakini, persoalan PKL itu akan bisa teratasi.

“Saya yakin, dengan adanya koordinasi antar instansi yang ada di Kabupaten Bekasi, semua bisa teratasi. Sekarang kami sedang berkoordinasi dengan Dishub, Satpol PP, dan dinas terkait,” ucapnya. (pra)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin