RADARBEKASI.ID, BEKASI – Polemik yang terjadi di internal DPD Golkar Kabupaten Bekasi, kian memanas. Pasalnya, DPD Golkar Kabupaten Bekasi akan melakukan konsultasi ke DPD Golkar Jawa Barat, terkait usulan pelantikan kepengurusan masa bakti 2020-2025.
“Dalam waktu dekat ini, kami akan konsultasi ke Jawa Barat, terkait rencana atau agenda pelantikan,” ujar Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahkman Hakim kepada Radar Bekasi, belum lama ini.
Menurutnya, setelah pelantikan kepengurusan selesai, DPD akan merumuskan kebijakan-kebijakan di partai. Termasuk agenda kepartaian untuk ke depan.
Namun saat disinggung mengenai pelantikan tetap dilakukan di tengah persoalan yang terjadi saat ini, Arif menegaskan, kepengurusan DPD Golkar saat ini resmi, dan sudah ada SK dari DPD Jawa Barat.
“Secara de facto dan de jure, kepengurusan kami (DPD Golkar,Red) sudah resmi per tanggal 19 Mei 2020. Ada SK resmi dari DPD Golkar Jabar, tentang susunan pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi, masa bakti 2020-2025,” bebernya.
Menyikapi itu, Pelaksana tigas (Plt) Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Setu DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta menyampaikan, pihaknya akan mengambil langkah apabila DPD Golkar Jawa Barat memaksakan untuk melantik kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bekasi, masa bakti 2020-2025.
“Kami prinsipnya masih menunggu perkembangan. Jika pelantikan kepengurusan DPD tetap dipaksakan, pastinya akan ada tindakan lebih lanjut dari kami,” tutur Ahmad.
Bahkan, dirinya mengancam, akan melaporkan hal ini ke DPP Partai, untuk meminta keadilan. “Kalau DPD I nekat melantik, kami akan meminta keadilan ke DPP. Kami akan buka-bukaan di DPP,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Ade Ginanjar, meminta agar DPD Golkar Kabupaten Bekasi lebih baik menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal partai saat ini. Kemudian, setelah itu selesai baru mengusulkan untuk melakukan pelantikan.
“Pelantikan bisa saja dilakukan, jika tidak ada persoalaan. Dengan adanya surat mosi tidak percaya tersebut, DPD Golkar Kabupaten Bekasi, harus menyelesaikan-nya terlebih dahulu,” saran Ade.
Pria yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini menegaskan, prinsipnya pelantikan itu tidak menjadi acuan untuk memulai bekerja. Pasalnya, hampir semua pengurus yang ada di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat, tidak ada pelantikan.
“Hampir semua DPD Golkar yang ada di kota dan kabupaten Jawa Barat, tidak ada pelantikan. Yang penting, semua kader tetap bekerja mulai sekarang. Khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 ini,” imbuhnya.
Ade menyarankan, agar DPD Golkar Kabupaten Bekasi bisa segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal. Jangan sampai suara Golkar di Kabupaten Bekasi ini turun terus. Terlebih, tantangan pada pemilu kedepannya semakin berat.
“Kami berharap, Golkar di Kabupaten Bekasi ini harus bersatu, solid untuk bisa kembali mendulang suara dan kursi di legislatif bertambah,” tandas Ade. (pra)
