RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jumlah zona merah penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Bekasi, mengalami peningkatan. Tercatat, dari yang sebelumnya delapan wilayah zona merah menjadi 12 setelah ada penambahan empat wilayah.
“Ada penambahan wilayah zona merah. Kedungwaringin, Serangbaru, Tambun Utara, dan Tarumajaya, yang awalnya tidak merah. Sekarang menjadi zona merah,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Kamis (24/9).
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, wilayah yang masuk zona merah dari sebelumnya seperti Babelan, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Karang Bahagia, dan Tambun Selatan.
Lanjut Alamsyah, empat wilayah yang masuk zona merah, belakangan ini ditemukan kasus positif. Wilayah yang masuk sebagai zona merah akan diberlakukan penerapan protokol kesehatan lebih ketat agar penyebaran wabah Covid-19 tidak semakin meluas.
“Itu yang kami atur di Pembatasan Sosial Berskala (PSB) Mikro. Sehingga, yang zona merah ini kami berlakukan lebih ketat,” terang Alamsyah.
Menyikapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh menyampaikan, sebenarnya sudah ada eksen yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Nuh menambahkan, sudah ada dana yang dikucurkan, baik dari pusat, provinsi, maupun daerah untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Artinya, ketika ada penanganan tersebut, mestinya berdampak kepada pengereman (penyebaran) wabah ini.
Lajut Nuh, ketika sekarang terjadi lonjakan kembali, harus dipertanyakan, sejauh mana efektivitas penanganan ketika PSBB sebelumnya dan menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar.
Harus diketahui, akibat penanganan Covid-19 ini, banyak pembangunan-tahun ini tergeser. Saat ini, Nuh menyarankan agar ada evaluasi terlebih dulu.
“Ini perlu dievaluasi dulu, sejauh mana efektivitas penanganan ketika PSBB yang menghabiskan dana sekitar Rp350 miliar. Sekarang seperti muncul euforia. Masyarakat juga bingung, ada apa ini?,” tuturnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, dengan adanya lonjakan di klaster industri ini tentu DPRD akan mengalokasikan untuk penanganan. Tinggal nanti dilihat efektif atau tidak penanganannya.
“Dugaan saya mestinya penanganan di kawasan industri maupun perusahaan lebih mudah, karena lebih sistemik dan tersistem,” pungkas Nuh. (pra)
