RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Golkar Jawa Barat masih menunggu arahan dari DPP Partai Golkar mengenai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Meskipun, sudah terdapat surat dari Mahkamah Partai Golkar untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Wakil Ketua I Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jawa Barat, Aria Girinaya mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti surat tersebut dengan berikirim surat untuk meminta arahan ke DPP Partai Golkar. Namun, belum ada jawaban dari pimpinan pusat partai hingga saat ini.
“Sementara ini surat dari DPP belum ada, jadi kami sedang menunggu. Apakah intruksinya melaksanakan Musda atau bagaimana,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, Rabu (14/10).
Menurut dia, kewenangan dari mahkamah partai hanya mengeluarkan keputusan. Namun, mengenai teknis pelaksanaan merupakan kewenangan DPP Partai Golkar.
“Kami mengikuti perintah dari DPP, bukan dari Mahkamah Partai. Kalau Mahkamah Partai itu memutuskan satu hal dan melaporkannya ke DPP. Kemudian DPP yang memerintahkan satu tingkat di bawahnya, DPD I atau DPD II,” jelasnya.
Untuk sekarang dirinya menegaskan, DPD Golkar Jawa Barat belum melakukan langkah-langkah dalam persoalan ini. Dengan alasan, belum ada intruksi dari DPP. “Kami tidak mau salah dalam mengambil langkah, makanya lebih baik menunggu intruksi DPP,” ucapnya.
Menyikapi itu, PLT Ketua PK Golkar Kecamatan Setu, Ahmad Budiarta mengatakan, dalam persoalan ini para 15 Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Kabupaten Bekasi, ingin menegakan marwah partai.
Tentunya, DPD Golkar Jawa Barat harus bersikap, menghargai apa yang menjadi intruksi partai, karena yang disampaikan juga sesuai AD/ART Partai dan surat edaran intruksi DPP.
“Kalau kami kan inti perjuangannya penegakan marwah partai. Teman-teman PK di Kabupaten Bekasi itu meminta penegakan AD/ART Partai,” ucapnya.
Dirinya menegaskan, apabila DPD Golkar Jawa Barat dalam waktu dekat ini tidak ada sikap mengenai surat Mahkamah Partai, harus dipertanyakan. Berarti dalam hal, keputusan Mahkamah Partai tidak dihargai.
“Kami minta segera ada sikap dari Jawa Barat, apa pun sikapnya. Misalkan nanti tidak ada sikap, akan mempertanyakan. Berarti Jawa Bararlt tidak menghargai surat mahkamah partai,” jelasnya.(pra)
