RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah pemuda di Kabupaten Bekasi yang mengatasnamakan Konsorsium Pemuda dan Rakyat Bekasi (Konspirasi) melakukan aksi demonstrasi di Komplek Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kamis (3/12).
Dalam aksi damai itu, mereka menuntut supaya Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memecat Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kabupaten Bekasi, Suhup, karena dalam kepemimpinannya gagal menanggulangi pengangguran di Kabupaten Bekasi.
“Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang serius, karena masih banyak tenaga kerja lokal yang tidak terserap oleh perusahaan di Kabupaten Bekasi,” ucap koordinator aksi, Bintang Satria.
Pria yang akrab disapa Bimbim ini mengatakan, secara kebijakan Eka telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) no 09 tahun 2019 tentang Perluasan Ketenaga Kerjaan.
Menurut dia, banyak dan sulitnya tenaga lokal yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan merupakan kegagalan seorang kepala dinas dalam menjalankan tugas untuk tercapainya program bupati.
Padahal, Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Namun pemerintahnya tidak dapat berbuat banyak mengenai penyerapan tenaga kerja, terlebih masyarakat Kabupaten Bekasi banyak yang tidak terakomodir untuk mendapat pekerjaan.
“Kemudian, kami juga melihat hingga saat ini Balai Latihan Kerja (BLK) belum berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, perlu ada evaluasi kerja,” tegas Bimbim.
Sekadar diinformasikan, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, tercatat angka pengangguran di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan 2,54 persen pada tahun 2019. Sehingga pada tahun 2020 ini, total angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menjadi 11,54 persen.
Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Bekasi, Suhup mengungkapkan, saat ini dia mengakui angka pengangguran mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan kondisi perekonomian sedang surut di masa pandemi Covid-19.
“Saya kan dilantik sejak Desember 2019, sedangkan masa pandemi mulai bulan Maret. Jadi memang banyak pekerja yang dirumahkan, putus kerja dan pemutusan kontrak. Dan siapapun kepala dinasnya saat ini, pasti akan merasakan kesulitan untuk membuka lapangan tenaga kerja,” beber Suhup.
Lanjutnya, kondisi BLK memang akan dimaksimalkan pada tahun 2021. Sebab, awalnya memang BLK baru terbangun, sementara belum ada peralatannya.
“Saat ini kami akui pemanfaatan BLK belum maksimal. Tapi dipastikan pada tahun 2021, BLK menjadi tempat pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas,” janji Suhup. (and)
