Berita Bekasi Nomor Satu

Ketua DPRD Pertanyakan Pembayaran Proyek ke Kontraktor

GALI TANAH: Sebuah alat berat mengeruk tanah yang longsor di Desa Muktiwari, Cibitung, Kamis (21/1). Sejumlah kontraktor mengeluhkan pembayaran proyek yang sudah dikerjakan namun tak kunjung dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI
GALI TANAH: Sebuah alat berat mengeruk tanah yang longsor di Desa Muktiwari, Cibitung, Kamis (21/1). Sejumlah kontraktor mengeluhkan pembayaran proyek yang sudah dikerjakan namun tak kunjung dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah, berencana untuk memanggil Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait, yang belum membayar pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada sejumlah kontraktor yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Ini sama saja dengan melemahkan perekonomian, karena belum dibayarnya kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh para pengusaha konstruksi,” kata Holik kepada Radar Bekasi, Kamis (21/1).

Ia menjelaskan, kegiatan pemanggilan OPD terkait, untuk dapat memberi penjelasan dari penyebab belum dibayarnya pelaksanaan proyek.

“Saya sudah tanda tangan surat pemanggilannya, dan telah dikirim ke beberapa OPD. Rencananya hari Senin, (25/1),” terang Kholik.

Dirinya merasa heran, pembayaran sampai terlambat, sedangkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, bahkan ada yang telah selesai. Menurut Kholik, perlu ada evaluasi, kemudian hal seperti itu perlu ada pemberian sanksi oleh kepala daerah.

“Oleh sebab itu, kami akan lakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah OPD, supaya ada penjelasan. Karena saat ini masih dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aderah (APBD) yang fokusnya untuk pemulihan ekonomi. Sebagai fungsi kontrol, perlu sinergitas untuk pembangunan infrstruktur dan pertumbuhan ekonomi, ” ucap Kholik.

Kemudian, lanjut politisi Gerindra ini, informasi yang dia peroleh, pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, banyak yang belum dibayar. Khususnya, pelaksanaan kegiatan yang berasal dari E-katalog.

“Memang bukan hanya dari pelaksanaan proyek melalui E-katalog yang belum dibayar, melainkan ada beberapa kegiatan lain, namun untuk lengkapnya, saya belum bisa menjelaskan. Nanti saja setelah pertemuan dengan OPD terkait,” janji Kholik. (and)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin