RADARBEKASI.ID, BEKASI – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi mendukung vaksinasi gotong royong yang akan diberikan oleh perusahaan terhadap semua karyawan secara gratis. Hal itu menyusul, pemberian vaksin Covid-19 dari pemerintah yang belum ketahui waktunya.
Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo mengatakan, salah satu persyaratan untuk mempercepat ekonomi di dunia industri, harus ada kepastian kesehatan terlebih dulu. Sehingga, harus ada vaksinasi gotong royong, mengingat pemberian vaksin dari pemerintah belum diketahui waktunya.
Menurutnya, mekanisme pemberian vaksin yang di sediakan pemerintah sampai sekarang baru mulai masuk tahap kedua, yakni untuk pelayanan publik, terlebih informasinya semua Tenaga Kesehatan (Nakes) belum diberikan semua. Oleh karena itu, untuk masuk ke industri belum diketahui
“Jadi sekarang baru disekitaran itu, masuk ke industrinya belum, kalau menunggu giliran yang di sediakan pemerintah enggak tahu kapan sampainya. Makanya, kami menyambut positive vaksinasi gotong royong itu,” ujarnya, Minggu (28/2).
Sejauh ini, kata Sutomo, ratusan perusahaan sudah mendaftar melalui sistem yang sudah disediakan. Dirinya menjelaskan, perusahaan yang mendaftar ini dari berbagai sektor, karena semua mengupayahkan agar bisa duluan. Dalam kondisi seperti ini, posisi industri ragu memperkerjakan orang, termasuk pergerakan terbatas, alhasil pemulihan ekonomi akan lambat.
“Posisi industri saat ini ragu memperkerjakan orang, pergerakan juga terbatas, sehingga lambat pemulihan ekonominya. Perusahaan yang mendaftar itu merata, karena semua mengupayahkan agar bisa duluan,” tururnya.
Dirinya menilai, perusahaan lebih memilih mengeluarkan biaya untuk pembelian vaksin, dari pada melakukan setiap Mingggu melakukan antigen maupun Polymerase Chain Reaction (PCR), dengan harga yang cukup mahal, terlebih untuk driver dan marketing yang harus keluar kota. “Dalam satu perusahaan ada berapa marketing dan driver. Jadi lebih efektip vaksinasi gotong royong ini, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Senada, Mantan Apindo Kota Bekasi Purnomo mengaku mendukung program tersebut.”Vaksin itu perlu dan ditunggu-tunggu, jadi semua ingin divaksin. Cuma sekarang lagi ngantri nih, dari Nakesnya dulu, kita menunggu, ngantri, mudah-mudahan bisa cepat,” katanya.
Beberapa perusahaan saat ini tengah mulai mendata pekerja dan anggota keluarga yang akan menjadi penerima vaksin. Belum dapat dipastikan berapa jumlah kebutuhan vaksin, sementara ini setiap keluarga pekerja diasumsikan terdiri dari empat orang, berserta istri dan dua anak.”Dari beberapa perusahaan sudah ada yang begitu, pro aktif melakukan pendataan karyawannya,” tambahnya.
Di Kota Bekasi, berdasarkan hasil pendataan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi sampai dengan akhir tahun kemarin total ada 81.842 tenaga kerja aktif di 2.203 perusahaan. Jumlah tenaga kerja ini dari jumlah total sebanyak 84.777 orang dikurangi dengan tenaga kerja yang di PHK sebanyak 1.601 orang, di rumahkan 4.11 orang, dan diliburkan sebanyak 923 orang. Jika diasumsikan satu kepala kelurga terdiri dari empat orang, maka total jumlah sasaran vaksin sebanyak 163.684 orang.
Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan daring memaparkan dua jalur vaksinasi yang dipersiapkan saat ini merupakan upaya untuk mempercepat program vaksinasi, dengan tujuan kekebalan komunal bisa cepat dicapai. Ditargetkan melalui dua jalur ini, vaksinasi dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
Diyakinkan, vaksinasi gotong royong tidak akan mengganggu vaksinasi program yang sedang dijalankan, vaksin gotong royong ini tidak akan menggunakan vaksin yang sama dengan jenis vaksin yang saat ini digunakan. Dengan kata lain, vaksinasi gotong royong tidak akan menggunakan jenis vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer.”Sehingga dengan ini kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut, yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong,” paparnya.
Jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini harus tetap menggunakan mekanisme yang sama, yakni mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (UEA), atau melalui penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pendistribusian vaksin dilakukan oleh PT Bio Farma, dalam pendistribusiannya harus sesuai dengan jumlah kebutuhan yang sudah dilaporkan oleh badan hukum atau badan usaha.
“Fasilitas kesehatan yang melakukan vaksinasi gotong royong harus melaksanakan pencatatan secara elektronik ataupun secara manual untuk disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten kota setempat,” tambahnya.
Besaran tarif vaksin gotong royong akan ditentukan oleh Kemenkes, Fasyankes tidak boleh mematok biaya vaksinasi melebihi ketentuan. Setiap orang yang telah menerima vaksin akan diberikan kartu vaksinasi ataupun sertifikat elektronik.
Sementara, Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi Covid-19 PT Bio Farma, Bambang Heriyanto menyampaikan dalam perjalanan vaksinasi pihaknya telah memproduksi dan mendistribusikan vaksin Sinovac yang ditujukan untuk Lansia dan petugas pelayan publik. Total hingga saat ini sudah sebanyak 7.208.400 dosis, didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia.
Dalam pelaksanaan program vaksinasi, pihaknya siap untuk bekerjasama dengan berbagai pihak. Ia juga meyakinkan program vaksinasi gotong royong tidak mengganggu vaksinasi yang tengah berjalan.
“Contohnya kami mulai bekerjasama melakukan pembicaraan dengan Sinovac, ini perusahaan vaksin dari Beijing, China, dengan platform tehnologi inactivated, ini sama dengan Sinovac (yang saat ini digunakan),” ungkapnya.
Rencana distribusi Sinovac akan dilaksanakan oleh anak perusahaan holding farmasi, PT Kimia Farma, Tbk. Selain Sinovac, Bio Farma juga tengah menjajaki kerjasama dengan Moderna, perusahaan vaksin dari Amerika Serikat dengan platform tehnologi mRNA. (pra/sur)
