Berita Bekasi Nomor Satu

Ada Bom Bunuh Diri di Makassar, Moeldoko Sudah Ingatkan Bahaya Radikalisme di Indonesia

KSP Moeldoko.
KSP Moeldoko sekaligus Ketum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sejak jauh hari telah mencium bahaya radikalisme dengan ideologi berbahayanya. Terhadap tindak-tanduk mereka pun Moeldoko tak mau kompromi. Tindakan tegas dan terukur harus diberikan. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin mereka akan merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Terbukti, hari ini kelompok radikal tersebut melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat menjawab pertanyaan mengapa ia rela memimpin Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Menurut Moeldoko, bahaya kelompok radikalisme dengan ideologi jahatnya telah mulai menyusup ke beberapa lini kehidupan masyarakat, termasuk partai politik. Menurut dia, masuknya ideologi jahat yang dibawa kelompok radikal ke dalam tubuh partai politik membuat arah demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran.

“Saya orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat,” kata Moeldoko membuka perbincangan, Minggu (28/3/2021).

Menurutnya, perebutan tampuk kekuasaan pada tahun 2024 membuat terjadinya pertarungan politik yang begitu kental dapat dikenali. Tentu saja hal itu dapat menjadi ancaman bagi Indonesia Emas tahun 2045.

“Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” papar Moeldoko.

Kecenderungan tarikan ideologis itu juga menurut Moeldoko terlihat di internal Partai Demokrat. “Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,” ulas Moeldoko.

Dalam hal ini, Moeldoko mengaku bertindak atas nama pribadi dan tak membebani presiden sebagai tempatnya bertangungjawab sebagai KSP.

“Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden,” tegas Moeldoko. (zar)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin