RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kekosongan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dinilai akan mempengaruhi pencapaian program kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menuturkan, pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
Menurut politisi PKS ini, secara administrasi, dari segi kepegawaian sudah terdata. Namun untuk pengisian jabatan kepala OPD yang kosong, merupakan kebijakan kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Jadi, kami berharap, dari hasil RDP yang sudah disampaikan kepada bupati, agar kepala OPD yang masih kosong, supaya diisi, sehingga roda pemerintahan yang menjalankan birokrasi bisa mencapai program kerja yang telah direncanakan,” ujar Ani.
Sekadar diketahui, sejumlah kepala OPD yang kosong, diantaranya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Budaya Pemuda Olahraga, Direktur RSUD Cibitung, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Kemudian, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Perhubungan.
Lanjut Ani, saat ini kekosongan kepala OPD tersebut masih dijabat Pelaksana tugas (Plt). Namun dia menilai, hal tersebut kurang maksimal untuk menjalankan roda pemerintahan yang bertugas untuk memberikan pelayanan dari berbagai aspek untuk masyarakat.
“Masa jabatan Pak Bupati kan sebentar lagi sudah habis. Oleh sebab itu, jangan sampai terjadi kekosongan yang berkepanjangan. Yang dirugikan masyarakat juga, karena banyak program yang tidak terealisasi hanya tidak adanya kepala OPD sebagai pemangku kebijakan,” terangnya.
Sementara Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menyampaikan, pihaknya sedang melakukan konsultasi terkait mekanisme open bidding untuk mengisi kekosongan beberapa kepala OPD.
“Secepatnya akan kami isi melalui mekanisme open bidding. Hanya saja, saat ini baru tahapan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” kilah Eka.
Diakuinya, cukup banyak jabatan kosong di OPD untuk membantu programnya yang sudah direncanakan. Kekosongan jabatan pada tingkat eselon II, dikarenakan beberapa pejabat ada yang meninggal dunia, dan sudah pensiun.
“Tahun ini bisa dua tahap untuk melakukan open bidding. Sebab tidak sekaligus, karena beberapa bulan ke depan, ada lagi yang pensiun. Salah satunya Pak Effendi, Pak Slamet Supriadi dan Pak Sekda. Makanya, dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan open biding untuk mengisi posisi yang kosong,” janji Eka. (and)
