Berita Bekasi Nomor Satu
Bisnis  

23 Juta Pekerjaan Hilang Pada 2030, Bagaimana Strategi Pemerintah?

Illustrasi : Sejumlah buruh berjalan kaki saat pulang kerja di kawasan industri MM2100 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (19/1). Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat, korban PHK di Kabupaten Bekasi bertambah. ARIESANT/RADAR BEKASI
JALAN KAKI: Sejumlah buruh berjalan kaki saat pulang kerja di kawasan industri MM2100 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (19/1). Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat, korban PHK di Kabupaten Bekasi bertambah. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan, bahwa pada 2030 mendatang, sebanyak 23 juta pekerjaan bakal hilang yang diakibatkan faktor digitalisasi. Artinya, jutaan pekerjaan yang hilang tersebut akan digantikan dengan munculnya jutaan pekerjaan baru.

Lantas, bagaimana langkah pemerintah untuk mengantisipasi fenomena tersebut?. Mengingat, jumlah pencari pekerjaan di Tanah air setiap tahunnya terus meningkat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono menyatakan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi hilangnya 23 juta pekerjaan akibat digitalisasi pada 2030 mendatang.

“Sebetulnya, otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam proses produksi membuka lapangan pekerjaan akan lebih banyak lagi, yaitu antara 27-46 juta pekerjaan. Permasalahannya, pekerjaan baru itu membutuhkan tuntutan kompetensi yang baru. Inilah yang harus kita siapkan,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (4/5).

Dari beberapa strategi yang telah disiapkan, kata Bambang, terkait pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat analisis dan pengembangan informasi pasar tenaga kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan (Sisnaker).

BACA JUGA: Novel Baswedan dan 6 Kasatgas Penyidik KPK Terancam Diberhentikan

“Sisnaker yakni ekosistem digital yang akan menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas ketenagakerjaan baik di pusat dan daerah,” terangnya.

Selain itu, lanjut Bambang, Kemenaker juga tengah mentransformasikan model pelatihan kerja menjadi berbasis digital. Caranya, dengan mengurangi pelatihan tatap muka dan menggabungkannya dengan pelatih online.

“Kami buat satu kebijakan dengan blended training, artinya kita memanfaatkan teknologi digital untuk men-delivery pelajaran yang bersifat teori dan pengenalan praktik, dan melakukan offline untuk praktiknya,” jelasnya.

Bambang juga menyebutkan, pada 2030 mendatang kebutuhan digital talent di Indonesia diprediksi mencapai 9 juta orang. Ini menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja, khususnya usia muda, agar bisa menjadi pemain utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Saya optimis apabila kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan ke depan kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5-6 persen,” pungkasnya. (oke/fin)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin