Berita Bekasi Nomor Satu

Penggunaan Anggaran Covid-19 Dipertanyakan

DIJAGA POLISI: Aparat kepolisian melakukan penjagaan terkait adanya aksi yang dilakukan sejumlah pemuda di depan Kantor Pemkab Bekasi, Selasa (4/5). IST/RADAR BEKASI
DIJAGA POLISI: Aparat kepolisian melakukan penjagaan terkait adanya aksi yang dilakukan sejumlah pemuda di depan Kantor Pemkab Bekasi, Selasa (4/5). IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bekasi melakukan aksi damai, yang mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp240 miliar.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Komunitas Intelektual Muda GMBI, Ardi, menantang supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berani untuk mempublikasikan penggunaan anggaran Covid 19.

“Kami sebagai Intelektual Muda GMBI, sangat kecewa dengan kinerja Pemkab Bekasi, yang seolah menutup-nutupi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp240 miliar. Tapi realisasinya, bantuan kepada masyarakat hanya sekali, dan tidak merata,” beber Ardi.

Pihaknya pun meminta agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), untuk melakukan audit terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

“Kami berharap agar BPK mengaudit anggran tersebut, dan juga meminta KPK agar secepatnya turun ke Bekasi, untuk memeriksa para oknum yang dianggap telah melakukan penyelewengan dana penaganan Covid 19,” saran Ardi.

Menurut dia, hingga saat ini dari hasil kajian pihaknya, lambannya kinerja Pemkab Bekasi mengakibatkan proses pembangunan infrastruktur tidak berjalan sehingga tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ardi berharap, harus ada komitmen kerja dari para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. Sebab, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa kerja, sama saja menghamburkan uang negara dan yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Aksi ini kami lakukan sebagai kontrol terhadap kinerja pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. Oleh sebab itu, bagi pejabat yang tidak kompenten, lebih baik mundur saja. Karena buat apa digaji tinggi oleh negara, kalau kinerjanya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucap Ardi. (and)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin