RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Perda) terkait hunian vertikal (Apartemen) di Kota Bekasi.
Hal itu menyusul banyaknya apartemen di kota Bekasi yang berubah layaknya hotel dan tidak jelasnya domisili dan identitas penghuni.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang mengatakan, usulan Perda terkait hunian vertical tengah digarap. “Sejauh mana pengajuan Perdanya. Kita hanya tinggal menunggu waktu saja,” kata Nico.
Nico menelaskan bisnis sewa apartemen selama ini tak dikenai pajak sehingga perlu diatur regulasinya. “Karena tidak ada pajak sehingga murah biaya sewanya di apartemen. Kalau di biarkan hotel akan kalah saing. Ya apalagi hotel membayar pajak untuk usahanya. Jadi bisa saya katakan penyewaan kamar di apartemen ilegal itu yang saya berani sampaikan,” ucap dia.
Nico, juga meyakini bahwa penyewaan apartemen tidak ada sumbangsih bagi PAD Kota Bekasi. Ia menyayangkan jika kondisi ini terus terjadi. Dengan rencana pembentukan Perda hunian vertical yang diajukan di harap dapat mengatur regulasi atau pemanfaatan apartemen. Sehingga sesuai dengan pemanfaatannya yakni hunian bulanan atau tahunan.
”Salah satu muatannya dalam Perda yang di ajukan adalah apartemen tidak lagi bisa menyewakan harian. Karena bukan hotel, kalau hotel jelas izinnya dan pajaknya ada,”tegasnya.
Ia berharap tahun depan Perda tersebut sudah bisa disahkan dan diterapkan di Kota Bekasi.”Kita lakukan itu agar PAD kita bertambah. Perekonomian pun berkembang. Tidak lagi apartemen dijadikan hotel, kalau mau di sewa harus bulanan atau tahunan,” ungkapnya.
Sementara ketika dikonfirmasi perihal keberadaan apartemen di Kota Bekasi serta izin dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memberikan jawaban terkait persoalan tersebut.(pay)
