RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT- Pembenahan di sejumlah sektor termasuk birokrasi serta penanganan Pandemi Covid-19 masih perlu dimaksimalkan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terlebih pasca meninggalnya Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, posisi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah masih kosong.
Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin mengatakan, kondisi Kabupaten Bekasi saat ini dinilai masih memprihatinkan. Pertama banyak masalah yang belum terselesaikan, terkait masalah infrastruktur, maupun administrasi. Salah satunya mengenai kasus ’WC Sultan’, E-Katalog, dan guru honorer.
“Kalau bisa dibilang refleksi satu tahun, kondisi Kabupaten Bekasi masih sangat memprihatinkan. Di usia ke 71 tahun ini masih sangat banyak masalah,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (12/8).
Meski di tingkat permukaan Kabupaten Bekasi mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lain-lainnya kata dia, namun masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan.
Karena kondisi hari ini bukan hanya fokus ke persoalan birokrasi, melainkan, ke persoalan pandemi Covid-19.
Pria yang akrab disapa Iwang ini menuturkan, masih banyak persoalan pandemi yang belum terselesaikan. Seperti, kondisi Bantuan Sosial (Bansos) yang belum merata menjadi masalah baru.
“Ini sebuah keprihatinan. Mudah-mudahan di hari jadi ini memberikan semangat kita untuk kembali membenahi Kabupaten Bekasi. Jangan sampai dalam kondisi pandemi ini, diributkan dengan kegaduhan-kegaduhan politis, birokrasi, dan lain-lain,” ungkapnya.
Dijelaskannya, persoalan yang terjadi di Kabupaten Bekasi ini disebabkan, karena birokrasi selalu mengedepankan hal-hal politik, dalam persoalan anggaran maupun kebijakan. Hasilnya lanjut Iwang, semua dipusingkan dengan persoalan-persoalan remeh temeh, yang tidak masuk substansi. Pada akhirnya, yang dirugikan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Sudahlah, PNS itu fokus kepada tataran pelayanan birokrasi, dan pelayanan masyarakat. Jangan masuk ke ranah politik. Hasilnya hari ini, kita dipusingkan dengan persoalan-persoalan remeh temeh,” katanya.
Solusinya, pucuk pimpinan harus punya target dan konsep yang bagus, tidak melulu persoalan politik. Pasalnya, ketika sudah terpilih menjadi kepala daerah, bukan hanya persoalan politik saja.
“Harus fokus ke pelayanan dan penggunaan anggaran. Tidak masuk ke konteks politik, dan mereka fokus ke pengawasan-pengawasan anak buah, dalam menjalankan program-programnya,” ucapnya. (pra)
