Berita Bekasi Nomor Satu

Legislator Ingatkan Disdik Tidak Terlena

ILUSTRASI: Siswa SDN Jakasetia 1 Kota Bekasi saat mengikuti ujian kenaikan kelas. Legislator mengingatkan pemerintah melalui Disdik untuk tidak terlena atas penurunan level PPKM dari 4 menjadi 3 di Kota Bekasi dengan langsung membuat kebijakan PTM. DEWI WARDAH/RADAR BEKASI
ILUSTRASI: Siswa SDN Jakasetia 1 Kota Bekasi saat mengikuti ujian kenaikan kelas. Legislator mengingatkan pemerintah melalui Disdik untuk tidak terlena atas penurunan level PPKM dari 4 menjadi 3 di Kota Bekasi dengan langsung membuat kebijakan PTM. DEWI WARDAH/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Legislator mengingatkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk tidak terlena atas penurunan level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 4 menjadi 3 di Kota Bekasi dengan terburu-buru membuat kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Kehati-hatian serta persiapan yang matang sangat diperlukan sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut agar tak terjadi kasus Covid-19 klaster pendidikan.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021, wilayah PPKM Level 3 diizinkan menyelenggarakan PTM secara terbatas dengan protokol kesehatan (prokes).

“Hal ini masih harus dikaji dengan matang untuk dapat dilakukan persiapan yang lebih baik lagi. Kita jangan sampai terlena dengan kondisi yang ada,” ujar Anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi PKS Latu Har Hary kepada Radar Bekasi, Selasa (24/8).

Ia mengimbau agar Disdik tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan kebijakan PTM tanpa ada persiapan yang baik. Antara lain memastikan seluruh siswa yang diizinkan oleh orang tuanya sudah menerima vaksinasi.

“Screening dan vaksinasi siswa SMP yang sudah dilakukan harus benar-benar dikaji dengan matang. Kalau Vaksinasi untuk usia pelajar sudah dilakukan secara menyeluruh, saya pikir itu sebuah langkah utama yang harus ditempuh ketika nantinya pembelajaran tatap muka diberlakukan,” paparnya.

Selain itu, sarana dan prasarana prokes di satuan pendidikan sudah memadai. Menurutnya, prokes yang tepat merupakan hal utama yang harus dilakukan, terlebih untuk anak usia sekolah.

Sebab, dorongan bermain mereka untuk bisa berkumpul dengan teman-temannya menjadi tantangan tersendiri dalam memberlakukan prokes dilingkungan pendidikan.

“Prokes menurut saya menjadi hal yang nomor utama, meskipun vaksin sudah dilakukan untuk anak usia 12-17 tahun,” ujarnya.

Pihaknya tak ingin kembali terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bekasi akibat penyelenggaraan PTM. “Jangan sampai nanti ada lonjakan covid lagi di Kota Bekasi akibat dari pembelajaran tatap muka yang tidak dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

Jumlah peserta didik baru jenjang SMP di Kota Bekasi mencapai 40-42 siswa per rombongan belajar (rombel). Padahal, batas maksimalnya 32 siswa per rombel berdasarkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring tahun ajaran 2021/2022.

Terkait hal ini, kata Latu, harus menjadi perhatian bagi Disdik. Menurutnya, dalam rencana PTM Disdik harus membatasi jumlah siswa per kelas dengan prokes.

“Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian. Bagaimana Disdik harus tetap mematuhi jumlah siswa dalam kelas sesuai dengan prokes, jika setiap kelas melebih kapasitas itu yang harus benar-benar dikaji. Sebab prokes sendiri menjadi sebuah keniscayaan,” ungkap Latu.

Secara pribadi, Latu lebih menyukai, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dibandingkan PTM. Sebab, kasus Covid-19 yang didominasi oleh varian delta menyebar sangat cepat.

“Saya lebih prefer untuk tetap memberlakukan PJJ, dibanding harus PTM. Meskipun levelnya sudah turun menjadi 3, karena varian delta ini tingkat penularannya sangat cepat dan masif,” jelasnya.

Sementara, Sekretaris Disdik Kota Bekasi Krisman Irwandi mengungkapkan, bahwa rencana PTM mulai dibahas. “Pembelajaran tatap muka lagi mulai dibahas,” ujar Krisman.

Proses pendataan vaksinasi anak usia 12-17 tahun menjadi salah satu kesiapan yang akan dibahas. Terkait pembagian jumlah siswa baru jenjang SMP yang mencapai 42 siswa per rombel, juga akan menjadi pembahasan Disdik dalam rencana PTM tersebut.

“Ya kalo PTM juga gak mungkin semuanya dimasukin,  karena pasti masih prokes ketat. Ini lagi dibahas semua tentu pembelajaran siswa harus dibagi agar tetap pelaksanaan belajarnya maksimal,” pungkasnya. (dew/oke)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin