RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN- Persoalan pencemaran Kali Bekasi belum juga tertangani. Air yang berbuih dan menimbulkan bau masih kerap terjadi. Kondisi ini memantik reaksi sejumlah pihak mendorong supaya pemerintah bisa bertindak cepat melakukan penganan.
Pencemaran Kali Bekasi juga kembali terlihat sejak Minggu (17/10), buih dengan air hitam pekat dan berbau dikeluhkan masyarakat hingga perusahaan pengelola air minum.
Petisi mendesak penyelesaian dugaan pencemaran juga digalang Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Bekasi. Hingga kemarin sudah ada ratusan tanda tangan dari masyarakat. Petisi ditujukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) mulai dari wilayah hulu hingga ke hilir kali, Gubernur Jawa Barat, sampai Presiden RI.
Desakan utama kepada pemerintah adalah untuk mengusut tuntas perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke aliran Kali Bekasi. Hal ini mesti dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA Kota Bekasi, Bahsan Sanu menyampaikan bahwa petisi ini dibuat lantaran persoalan pencemaran sudah terjadi menahun. Sehingga tidak cukup pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) hingga pemerintah pusat diminta turun tangan.
“Karena sungai ini mengalir dari hulu ke hilir, hulunya dari Bogor misalkan, dan hilirnya melintasi Kota Bekasi,” katanya.
Sejauh ini ia menduga pencemaran terjadi lantaran perusahaan sengaja membuang limbah ke aliran kali. Pemerintah diminta tegas menutup perusahaan jika terbukti melakukan pencemaran.
Dijelaskannya, butuh peran serta otoritas lebih tinggi, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam penyelesaian persoalan pencemaran. Sehingga tidak saling menyalahkan tanpa langkah tegas dan kasus pencemaran tidak tertangani.
“Makanya kita juga kan nggak paham dimana nih persoalannya pemerintah, hingga pemerintah seolah lemah dalam mengatasi persoalan pencemaran sungai,” tambahnya.
Petisi yang dibuat secara daring ini akan terus disebarkan untuk menggalang dukungan sepekan kedepan. Bahsan berkeyakinan bahwa masyarakat di sepanjang aliran sungai setuju terhadap desakan penyelesaian pencemaran lingkungan ini.
Hasil dukungan masyarakat akan disampaikan melalui surat secara langsung kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sampai dengan presiden RI.
Catatan Radar Bekasi selama pencemaran terjadi berdampak pada sumber air baku Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat Kota Bekasi. Dampak lainnya adalah terganggunya ekosistem lingkungan ditunjukkan beberapa kali ikan ditemukan mati tidak dalam jumlah sedikit, serta terganggunya penciuman masyarakat di sepanjang aliran kali akibat bau yang ditimbulkan.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengakui kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran ini. Terutama jika sumber pencemaran diketahui berada di bagian hulu Kali Bekasi yakni di wilayah Kabupaten Bogor.
Pencemaran terus berulang, meskipun kerjasama sudah dilakukan oleh kedua pemerintah daerah. Menurutnya, dibutuhkan peran pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk menyelesaikan ini.
“Desakannya yang pertama ini Pemkot (Bekasi) dengan Kabupaten Bogor melaksanakan pengawasan dan pengendalian bersama. Nah dipayungi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, karena ini dalam satu daerah regional (Provinsi) kan, pusat tentu memonitor, kementerian memonitor,” kata Rahmat belum lama ini.
Sumber pencemaran terutama yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri menurut Rahmat pasti akan terlihat, termasuk juga jika itu terjadi di wilayahnya.
Ia juga mengakui dampak dari pencemaran ini mengganggu produksi air bersih BUMD Kota Bekasi, terlebih sumber air baku utama diambil dari Kali Bekasi.
“PDAM Patriot kita kan pakai itu, karena kita dikasih dari (sumber air baku) Kalimalang juga kan terbatas, sumber terbesarnya dari situ (Kali Bekasi),” tukasnya. (sur)
