RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Bekasi, diminta terus menjunjung tinggi ideologi Pancasila serta Konstitusi UUD 1945. Demikian ditegaskan Ketua Depicab SOKSI Kota Bekasi, Abdul Hadie saat kegiatan Pendidikan Politik Kader Bangsa, belum lama ini.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) SOKSI Jawa Barat ini untuk meningkatkan peran SOKSI, memupuk dan melahirkan kader-kader bangsa yang siap secara kualitas maupun kuantitas di masyarakat dan posisi publik.
“Kami dari Depicab SOKSI Kota Bekasi sangat serius dalam memupuk dan menghantarkan para kader SOKSI di Kota Bekasi, karena sesuai cita-cita organisasi kami, bahwa untuk memperkuat identitas bangsa yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila serta Konstitusi UUD 1945. Makanya kami berangkatkan dan dampingi para kader ikut serta dalam pendidikan politik ini di Bogor selama 3 hari kemarin,”kata Abdul Hadie.
Dalam kegiatan tersebut, Depicab SOKSI Kota Bekasi mengirimkan kader terbanyak diantara Depicab SOKSI Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok, yaitu sebanyak 40 orang peserta. Kader SOKSI Kota Bekasi pula yang paling banyak masuk 20 besar.
“Saya secara pribadi dan pengurus SOKSI Kota Bekasi, akhirnya bangga karena banyak kader kami terpilih sebagai peserta terbaik, bukan hanya karena kedisiplinannya namun juga dilihat kualitas keilmuan dan pengetahuannya saat mengikuti pendidikan. Semoga hasil ini sebagai langkah awal bagi para kader SOKSI Kota Bekasi menempatkan dirinya pada tingkatan jabatan publik dan politik, baik di Kota Bekasi maupun nasional,”tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum SOKSI, Ahmadi Noor Supit mengaku bangga dengan peserta yang hadir saat ini, mengingat sejarah kelahiran SOKSI dalam melawan paham komunisme pasca kemerdekaan bangsa Indonesia dan melahirkan partai Golkar yang saat itu Sekber Golkar.
“Saya berharap kader SOKSI menjadi kader bangsa yang punya komitmen dan loyalitas diri yang kuat, berkualitas dan bertanggung jawab dalam berpikir dan bersikap di masyarakat maupun saat menduduki jabatan politik maupun publik.”tandasnya. (tim/mif)
