JANGAN berlindung di balik tugas pemerintah. Itulah inti kemarahan Presiden Jokowi lainnya  . Di Istana Kepresidenan. 16 November lalu. Video berdurasi 28 menit itu beredar di medsos.

Cara seorang presiden mewujudkan keinginannya bisa melalui tiga cara: menganggarkannya dalam APBN/APBD, memberikan penugasan kepada BUMN, dan menggalang partisipasi rakyat – pengusaha yang ada di dalamnya.

Anda juga tahu: anggaran negara terbatas – meskipun telah ditambal dengan utang. Penganggaran proyek dalam APBN juga harus melalui proses politik. Itu rumit dan panjang. Tidak semua keinginan presiden bisa ditampung dalam APBN.

Menggunakan cara kedua, melalui penugasan BUMN , jauh lebih sederhana: tinggal diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Jika mendesak, dapat diputuskan dalam RUPS (luar biasa).

Jadi, BUMN yang mendapat penugasan harus melakukannya.

Sepintas, Presiden Jokowi lebih banyak memberikan penugasan kepada BUMN dibandingkan para pendahulunya.

Pertamina mendapat beberapa penugasan. Termasuk membuat harga BBM sama di seluruh Indonesia.

Di sini Pertamina harus kehilangan biaya pengiriman BBM. Apalagi kalau dikirim ke Papua di timur. Atau ke Aceh di barat.

Tentu saja masyarakat di pelosok sangat senang. Harga BBM menjadi murah di sana.

Biaya pengiriman sebenarnya ditanggung oleh pemerintah. Setiap tahun, Pertamina menghitung biaya pengiriman. Kemudian, ditagihkan ke Kementerian Keuangan.

Pertamina juga ditugaskan membangun proyek petrokimia raksasa di Tuban, Jawa Timur. Saya tidak tahu melalui kepresidenan atau hanya melalui arahan.

Pemerintah tertarik untuk mengurangi impor di daerah itu. Pemerintah juga ingin Indonesia lebih mandiri.

Dari sisi bisnis, Pertamina belum bisa melakukannya. Investasinya terlalu besar. Bahkan jika Anda dapat menemukan pinjaman, “ruang untuk meminjam” tidak cukup.

Jika harus bermitra, Pertamina kehilangan peluang bisnis.

Direksi dan komisaris Pertamina harus mengemban dua misi sekaligus: misi perusahaan (harus untung, tidak boleh rugi) dan misi pemerintah.

Karena itu, Pertamina harus jujur ??kepada pemerintah. Terutama kepada presiden: mampu atau tidak – dalam hal kemampuan perusahaan.

Dengan demikian, presiden memiliki kejelasan tentang apa yang harus dilakukan. Tidak seperti digantung oleh PHP.

Misalkan Pertamina mengatakan: tidak mampu, pemerintah akan memikirkannya. Termasuk jika perlu mengundang investor asing. Hanya pemerintah yang mempertimbangkan risiko politiknya.

Alternatifnya, pemerintah tetap menugaskan Pertamina. Dengan berbagai bantuan. Mulai dari jaminan pemerintah hingga subsidi bunga pinjaman.

Tentu saja pemerintah memiliki misi yang lebih besar dari perusahaan. Di mata pemerintah, Pertamina memang rugi di satu sisi, tapi negara akan untung di banyak bidang.

Jadi, yang dibutuhkan adalah kejujuran itu: mampu atau tidak.

Jika tidak, apakah masih bisa dibuat terjangkau. Pertamina minta apa saja. Kemudian, pemerintah akan menilai apakah permintaan tersebut dapat ditawar.

Di sisi lain, beban penugasan PLN akan lebih berat: harus beralih ke listrik hijau. Biaya produksi lebih mahal. Sedangkan tarif listrik tidak boleh naik.

Bahkan PLN, juga harus jujur. PLN harus siap melaksanakan, tetapi juga harus menyampaikan konsekuensi apapun yang akan dialami PLN.

Dengan demikian, mulai sekarang konsekuensi finansial bisa diantisipasi. Sehingga tidak ada balon yang meledak secara tiba-tiba.

Tentu bukan hanya PLN dan Pertamina.

Pemerintah juga banyak memberikan penugasan pada proyek jalan tol. Untuk BUMN infrastruktur. Dewan direksi dan komisaris tidak diundang ke istana hari itu.

Sebagian kemarahan Presiden Jokowi justru ditujukan kepada yang tidak diundang. Toh, mereka juga bisa menonton di video yang beredar luas.

“Jangan berlindung di balik tugas,” kata Presiden.

Dari mana presiden tahu ada BUMN yang berlindung di balik penugasan itu?

Saya melihat ada satu kalimat presiden yang bisa diartikan ke arah itu: “Sekali dimonetisasi ternyata mahal”.

Saya memaknainya begini: ada BUMN yang menganggap proyek itu harus dikerjakan. Harus sesuai jadwal. Berapapun biayanya.

Dengan demikian, biaya proyek membengkak.

Ketika BUMN mengalami kesulitan keuangan, salah satu jalan keluarnya: jalan tol yang ada harus dijual. Hasilnya bisa untuk membiayai penugasan jalan tol baru.

Ternyata penjualannya sulit untuk dijual. Fansnya ada, tapi harganya tidak sesuai. Dianggap terlalu mahal.

Calon pembeli memang bisa menghitung: berapa seharusnya harga jualnya.

Tentu saja harga jual yang ditawarkan adalah: biaya proyek ditambah keuntungan. Harga tersebut dinilai terlalu mahal. Bahkan sebelum keuntungan ditambahkan.

Ternyata presiden tahu: ini tugas pemerintah, jadi biaya proyeknya dibuat mahal. Bahkan, Presiden malah curiga dengan sistem pengadaannya.

Jika tidak ada Covid, mencari uang pinjaman akan lebih mudah. Juga mencari investor. Tapi, Covid membuat BUMN harus menjual jalan tol. Kemudian ditemukan: mahal.

Covid-lah yang membuka tirai. Seperti bola yang melambung tinggi, presiden kemudian menghancurkannya . (Dahlan Iskan)