RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Daerah (Pemda), mengkritisi kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, karena dinilai tidak dapat menarik retribusi, sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Salah satu anggota Pemda, Bagus menuturkan, pembiaran retribusi dari IMB sebesar Rp 5,2 miliar itu, sama saja tidak peduli dengan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dan masyarakat.
“Kami meminta Kejaksaan, untuk segera memeriksa Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sutia, yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga terjadi kebocoran retribusi IMB,” ucap Bagus.
Menurut dia, pembiaran retribusi dari IMB yang mencapai miliar rupiah tersebut, dapat membantu potensi pertumbuhan PAD, dalam menunjang program Pemkab Bekasi.
Pihaknya mencatat, sebanyak 55 perusahaan yang mengurus IMB di Kabupaten Bekasi, retribusinya masih terutang, tetapi tidak ada upaya untuk menagih dari DPMPTSP.
“Padahal jelas dalam Perda nomor 10 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi, pasal 23 yang berbunyi, apabila bangunan yang dibangun tanpa mempunyai IMB, dan tidak sesuai dengan peruntukan, maka harus dilakukan penyegelan dan pembongkaran,” terang Bagus.
Lanjut Bagus, padahal dalam Perda, jelas ada sanksinya jika melanggar. Tapi kenapa didiamkan begitu saja perusahaan yang menunggak? Apakah ada kongkalikong? Itu hanya Kejaksaan yang bisa mengusutnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sutia Resmulyawan, belum dapat memberi penjelasan.
“Saya belum bisa memberi penjelasan. Nanti yang mengkritik saya, akan memberi penjelasan. Memang sebelumnya, ada aksi demonstrasi. Hanya saja belum duduk bersama terkait kinerja saya. Nanti akan saya beri penjelasan nya,” janji Sutia saat dihubungi Radar Bekasi, Minggu (28/11). (and)
