RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi meminta Plt Bupati Bekasi bisa lebih tegas dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bekasi.
Sebab, rencana percepatan pembangunan sudah setiap tahun dilakukan. Namun, realisasinya tidak pernah berjalan.
“Jadi jangan hanya rencana. Sebenarnya budaya buruh ini harus dihilangkan, karena sudah terbiasa pengerjaan di akhir tahun dan pada pengerjaannya tidak rampung. Oleh sebab itu perlu ketegasan Plt Bupati Bekasi supaya para OPD tidak main main dalam menjalankan tugasnya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Noor kepada Radar Bekasi, Minggu (19/12).
Cecep menyampaikan, adanya kebijakan untuk percepatan penyerapan anggaran atau percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2022 melalui surat edaran bernomor:503/SE-92/PBJ tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi dinas teknis untuk percepatan pembangunan.
“Kami di DPRD sudah cepat dalam pembahasan anggaran tahun 2022. Jadi hal ini Pemkab Bekasi harus cepat juga dalam melaksanakan pembangunan, khususnya untuk infrastruktur yang dapat dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Pemkab Bekasi Iman Nugraha mengatakan bahwa untuk percepatan pembangunan yang didahulukan melalui lelang kegiatan sudah dapat dimulai pada Desember ini.
“Di Desember insya allah sudah ada dinas teknis yang akan melaksanakan lelang konsultan supervisi. Karena memang untuk kegiatan fisik harus didahulukan lelang konsultan supervisinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iman mengatakan, kemungkinan sekitar Januari dan Februari seluruh lelang fisik bisa dirampungkan. “Saat ini keseluruhan dokumen melalui dinas teknis sedang disiapkan berkas berkasnya untuk segera dilakukan lelang atau seleksi pengadaan barjasnya sehingga memilki waktu yang lebih dari cukup untuk penyelesaian pekerjaannya,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Beni Saputra menuturkan pihaknya teranggarkan melalui APBD tahun 2022 sebesar Rp340 miliar.
Ia menyampaikan pada Desember ini ada sekitar 130 kegiatan yang akan dilelang termasuk untuk konsultan. Adapun untuk pembangunan fisik, kata Beni diantaranya untuk pembangunan dinas pertanian, ruang kelas baru, serta rehab sejumlah ruang kelas.
“Kami upayakan bisa cepat terealisasi dengan semangat baru. Dan kami yakini sebanyak 130 kegiatan bisa dilelang bulan ini,” pungkasnya. (and)
