Radarbekasi.id – Persoalan banjir menjadi pembahasan dalam paripurna perdana di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (6/1). Hal itu menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD.
Anggota Fraksi Golkar, Yogi Kurniawan mengakui dirinya gagap saat bencana banjir melanda. Yogi membeberkan bahwa dirinya tidak sanggup memenuhi permintaan konstituen yang membutuhkan perahu karet atau tindakan lain yang memerlukan pembiayaan.
”Lingkungan tempat saya tinggal menjadi langganan banjir sejak lama. Namun belum ada perbaikan hingga kini. Saya bertanya pimpinan, apakah kita sebagai anggota dewan memiliki wewenang prioritas untuk mengusulkan anggaran darurat? Jika menggunakan dana pribadi, saya tidak akan sanggup untuk memenuhi permintaan masyarakat,” kata Yogi.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang mengakui, bahwa dari sekian banyak persoalan, bencana banjir yang terjadi menjadi sorotan berbagai daerah. ”Bisa jadi ini akibat ketidaksiapan eksekutif dalam mengantisipasinya. Pemerintah gagap manakala banjir yang menerjang Kota Bekasi tanpa adanya persiapan yang matang,” katanya.
”Banyak warga yang butuh perahu karet untuk evakuasi. Tetapi kenyataannya, pemerintah tidak sanggup. Seharusnya setiap RW disediakan dua perahu karet untuk mengatasi masalah pada saat banjir,” timpalnya.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati mengakui wilayah Kota Bekasi rawan banjir dan kerap menjadi kantong-kantong air. Sehingga pada saat curah hujan turun secara terus menerus, Kota Bekasi tidak bisa menghindarinya.
Dia pun mengungkap, bahwa BPBD Kota Bekasi baru memiliki tujuh unit perahu karet untuk tanggap darurat. ”Kita hanya punya tujuh perahu pada saat air datang. Tetapi kita berkoordinasi dengan Polres dan Dandim serta BNPB, sehingga ada perahu karet bantuan sebanyak 5 unit,” kata Reny. (dan)
