Radarbekasi.id – DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi keukeuh mempertahankan rekomendasi Calon Wakil Bupati Bekasi (Cawabup) atas nama Rohim Mintrareja yang dikeluarkan oleh DPP Nasdem. Hal tersebut disampaikan Bendahara DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Warja Miharja.
”Nasdem prinsipnya tetap kekeh mengusung Haji Rohim sebagai wakil bupati, walaupun partai lain tidak setuju,” ujar pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini, Selasa (14/01).
Menurutnya, di dalam aturan yang ada sudah jelas, yang punya kewenangan dalam hal ini partai pengusung. Ketika keempat partai itu sudah solid dengan mengusulkan dua nama yang sama bisa langsung diparipurnakan.
”Di aturan sudah jelas pemilihan bisa berjalan setelah adanya kesepakatan dari partai koalisi,” tuturnya.
Dirinya berharap, panlih tidak menyalahi aturan yang ada dengan memaksakan pemilihan tanpa adanya kesepakatan dari empat partai koalisi. ”Pokoknya jangan melawan aturan yang ada. Panlih tidak boleh melawan aturan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panlih, Mustakim menuturkan, Panlih akan kembali melakukan kunjungan ke Otonomi Daerah (Otda) dan Gubernur Jawa Barat mengenai proses pemilihan yang sempat terhenti pada 23 Desember 2019 kemarin.
”Tadi kita rapat dengan pimpinan DPRD, ketua fraksi, beserta panlih. Di dalam rapat ketua DPRD memutuskan mau ke Dirjen Otda dan Gubernur,” katanya.
Menurutnya, nanti pada saat kunjungan ke Otda dan Gubernur pihaknya akan menjelaskan situasi maupun kondisi ysng terjadi di Kabupaten Bekasi. Kemudian menjelaskan tahapan yang telah dan pernah ditempuh.
”Rabu dan Kamis kita akan kunjungan. Tapi saya belum tahu persis mau kemana dulu, kita mah ikut saja. Tadi sudah Banmus dan sudah ada surat edaran ke kita,” tuturnya.
Disinggung mengenai rekomendasi dari Nasdem yang berbeda dengan ketiga rekomendasi dari partai pengusung lainnya, Mustakim enggan bicara banyak mengenai hal tersebut. Dia beranggapan, itu menjadi kewenangan partai koalisi, bukan dari panlih.
”Kita tidak ada urusan mengenai koalisi, kita mah tugasnya membuat lapangan jadi kalau ada yang dateng ya diterima. Besok kita ke Dirjen Otda mau dengar bagaimana arahannya. Kita enggak mau ke subjek koalisi karena itu bukan hak panlih, tapi itu hak partai koalisi yang menentukan,” jelasnya. (pra)
