BEKASI-Proyek pengerjaan jalur rel kereta cepat atau biasa disebut dengan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang melintasi sejumlah wilayah di Jawa Barat, Bandung hingga Bekasi patut berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Nur Supriyanto mengungkapkan, pentingnya koordinasi dengan pemerintah setempat itu guna mencegah terjadinya dampak lingkungan maupun bencana atau musibah yang menimpa warga di sekitar pengerjaan proyek tersebut.
’’Jangan sampai terjadi bencana lingkungan lagi. Seperti banjir dan kebakaran seperti yang terjadi tempo lalu,’’ ungkap politisi PKS dari Dapil Kota Bekasi-Depok ini.
Menurutnya, kasus kebakaran yang terjadi akibat alat berat mengenai saluran gas Pertamina di Cimahi, beberapa waktu lalu patut menjadi pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang. Demikian juga kasus banjir bandang yang di Kabupaten Bandung Barat yang diduga dipicu pengerjaan proyek tersebut yang memicu terjadinya kerusakan lingkungan sekitar.
’’KCIC harus intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota dan provinsi terkait antisipasi dampak pembangunan yang merusak lingkungan sekitar ini,’’ saran politisi mantan calon wali kota Bekasi periode 2018-2023 itu.
Selama pembangunan berjalan, sambung pria yang tinggal di Rawalumbu, Kota Bekasi, ini KCIC harus memperhatikan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Karena beberapa wilayah mereka sangat terganggu dengan polusi, kebisingan maupun debu yang berterbangan ke wilayah pemukiman.
’’Banjir bandang dan kebakaran saluran gas, itu kan bukti proyek pembangunan triliunan rupiah ini mengabaikan ekologi lingkungan,’’ tandas anggota DPRD Jawa Barat tiga periode ini. (zar/adv)
