Berita Bekasi Nomor Satu

Pembahasan Status OKP Banjir Interupsi

KNPI
MEMIMPIN RAPIMDA: Sejumlah pengurus DPD KNPI Kota Bekasi tengah memimpin Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Aula Islam Centre, Rabu (19/2). DANI IBRAHIM/RADAR BEKASI
KNPI
MEMIMPIN RAPIMDA: Sejumlah pengurus DPD KNPI Kota Bekasi tengah memimpin Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Aula Islam Centre, Rabu (19/2). DANI IBRAHIM/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi menghelat Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Aula Islam Centre, Rabu (19/2). Rapat yang dimulai sekitar pukul 11.00 ini sempat dibanjiri interupsi dari sejumlah peserta.

Hal itu dipicu karena munculnya perdebatan mengenai status sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dalam Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Bekasi yang akan segera dihelat.

Berdasarkan pantauan Radar Bekasi, interupsi mulai terjadi pada saat pimpinan sedang membacakan nama-nama OKP yang terverifikasi. Namun, pimpinan sidang tidak menjelaskan secara detail status sejumlah OKP sebagai peserta atau peninjau dalam Musda.

Ketua Pengurus Kecamatan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bekasi Barat, Hendi Z Aripin membenarkan terjadinya perdebatan alot mengenai itu. ”Setelah lama terjadi intrupsi, akhirnya ditetapkan OKP sebagai peserta,” katanya, Rabu (19/2).

Selebihnya, Hendi menjelaskan, proses Rapimda berjalan normal. ”Keseluruhan normal. Sedikit molor, jadwal jam delapan dimulai jam sebelas,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Rapimda Musda KNPI, Arihta Tarigan mengatakan, terdapat sebanyak 103 perwakilan OKP yang hadir dalam Rapimda. Pihaknya mengapresiasi OKP yang telah ikut berpartisipasi pada kegiatan yang merupakan agenda jelang Musda ini.

Menurutnya, kehadiran OKP dan PK KNPI dalam Rapimda sangat berarti untuk suksesnya acara Musda nanti. ”Melalui forum Rapimda ini, kita harapkan masukannya seperti apa dari OKP supaya nanti (Musda) bisa berjalan dengan lancar,” katanya.

Ari mengatakan, semua OKP merupakan peserta yang sudah terverifikasi. Begitupun dengan pengurus kecamatan (PK) yang saat ini masih resmi sebagai kepengurusan. ”Untuk status PK masih berlaku,” ujarnya.

Dia menambahkan, terdapat sejumlah keputusan yang ditetapkan dalam Rapimda. Pertama, mengenai tenggat waktu dan tempat pelaksanaan Musda.

”Untuk Musda sendiri sudah ditetapkan, pada bulan Maret 2019, maksimal akhir Maret. Lokasi, usulan ada dua, pertama di Horison dan keduanya di Hotel Graha Bintang,” ujarnya.

Selanjutnya, masih Ari, tidak ada OKP yang mengajukan usulan untuk melaksanakan Musda lain. Artinya, persoalan dualisme kepemimpinan KNPI di Kota Bekasi telah teratasi menyusul menyatunya OKP dalam kegiatan tersebut. ”Untuk mendorong karteker juga nggak ada,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan, terdapat sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menjadi calon ketua. Dua diantaranya yakni Ketua Angkatan Muda Siliwangi, Rusman Fadilah dan perwakilan dari Angkatan Muda Partai Golkar Barito Hakim Putera. (dan)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin