Radarbekasi.id – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa rencana pembentukan Partai Islam pada era seperti sekarang tidak mudah. Hal tersebut disampaikan menanggapi wacana pembentukan satu partai islam Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mengatakan, dalam persoalan ini dirinya tidak menolak adanya rencana pembentukan partai islam di Indonesia. Akan tetapi untuk sekarang untuk membentuk partai Islam tidak mudah.
”Secara umum saya setuju-setuju saja. Tapi kenyatannya tidak mudah,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (2/3).
Dia memaparkan, sebagai salah satu partai Islam, di partainya juga terdapat pengurus yang non-Islam di salah satu daerah. Karena, kepentingan nasional lebih utama. Kendati demikian kata dia, apabila ada isu yang menggugat agama PKS akan merespon.
”Secara muatan PKS ini partai yang membawa program, bukan sekadar membawa jargon, isu. Di dalam PKS ini kepentingan nasional sudah banyak ter-cover, tidak lagi mengedepankan Agama. Tapi kita akan respon kalau ada isu menggugat agama. Tapi bukan hanya agama, banyak yang PKS soroti sekarang ini,” tututnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Din Syamsuddin mengusulkan adanya satu partai politik Islam tunggal yang akan menjadi saluran aspirasi umat Islam di Indonesia. Hal itu diperlukan dalam pengambilan peran strategis kenegaraan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Pernyataan tersebut disampaikan Din dalam sidang pleno III Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemarin (27/2). Tokoh asal Sumbawa, NTB, itu menyatakan, politik merupakan bidang paling krusial bagi umat Islam. ’’Politik menjadi sarana efektif bagi suatu kelompok dalam perlombaannya dengan kelompok-kelompok lain untuk merebut posisi strategis di arena nasional,’’ kata dia.
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu menilai, ada kesenjangan antara angka demografis umat Islam dan perolehan suara partai Islam dalam politik elektoral. Pada tingkat tertentu, kenyataan itu memengaruhi kekuatan kalangan Islam dalam pengambilan peran strategis kenegaraan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Dalam suasana demikian, lanjut Din, agenda politik umat Islam perlu mengambil beberapa opsi pendekatan. Pertama, mendorong partai politik Islam tunggal. Hal itu berfungsi sebagai kendaraan politik tokoh-tokoh umat Islam dan sarana artikulasi aspirasi politik umat Islam.
Kedua, ia tetap mendorong diaspora para aktivis Islam ke dalam berbagai partai politik sebagai sarana dakwah politik (al-da’wah bi al-siyasah). ’’Namun, dua-duanya dapat berjalan bersamaan,’’ katanya. (pra/jpc)
