RADARBEKASI.ID, BEKASI – Semakin meningkatnya jumlah suspect corona di Kabupaten Bekasi, sejumlah rumah sakit dan Puskesmas mengaku kekurangan alat pelindung diri (APD). Demikian ddisampaikan Juru Bicara Pusat Informasi dan Kordinasi Covid -19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah.
Dia mengaku sudah meminta bantuan APD ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 40 puskesmas dan 10 RS di Kabupaten Bekasi. Termasuk ke Pemprov Jawa Barat. Setiap hari pihaknya selalu berburu APD untuk para tenaga kesehatan, akan tetapi tidak bisa dapat banyak. Kemudian sampai saat ini permintaan itu masih direkomendasikan.
“40 puskesmas dan sepuluh rumah sakit rujukan memang kondisinya masih sangat minim. Setiap hari kita berburu APD, memang setiap hari dapat, tapi sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bisa terpenuhi secepatnya,” ujarnya saat dimintai keterangan usai rapat kordinasi terkait penanganan virus Covid-19 di Gedung Diskominfo, Senin (23/03).
Alamsyah menegaskan, selain kondisi APD yang minim, di Kabupaten Bekasi juga tidak ada ambulance standard untuk inveksi. Dalam persoalan ini dia mengaku, sudah mengajukan ke swasta untuk memberikan bantuan. Untuk saat ini, pihak swasta sudah memberikan respon dan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan tulisan apa saja yang sedang dibutuhkan.
“Tadi apindo menawarkan apa yang kita butuhkan, sekarang sedang kita list apa-apa yang dibutuhkan. Terutama untuk sporting apd, suplemen tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Alamsyah yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ini memastikan, bahwa rencana rapid tes atau tes masif, bukan tes massal, kriterianya ada dua, yang pertama Orang Dalam Pemantauan (ODP), kemudian dari keluarga yang kontak yang positif, petugas rumah sakit yang merawat pasien PDP.
Kemudian yang kedua Alamsyah melanjutkan, profesi dengan resiko tinggi, misalnya orang puskesmas, TNI/Polri, dan beberapa lainnya. Sehingga bagi yang mau di tes bisa mengajukan nama ke Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan akan kirim ke provinsi.
“Yang kriteria pertama itu dirawat di rumah sakit. Kalau yang kedua itu diperiksa secara masif. Nanti kita siapkan tempat, karena tidak kita kirim ke Patriot. Rencananya mulai Kamis, karena barangnya sampai saat ini belum dateng,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh menuturkan, dalam kondisi seperti ini harus ada peraturan bupati tentang alokasi Corporate Social Responsibility (CSR). Dimana anggaran CSR lebih baik dioptimalkan untuk penanganan korona di Kabupaten Bekasi.
“Ini mekanisme yang cepat dan murah. Tinggal bupati harus segera mengeluarkan surat edaran kepada semua perusahaan dan harus dindukung,” tuturnya.
Pemerintah Daerah (Pemda), menurutnya, harus berani untuk menggeser anggaran. Misalkan anggaran perjalanan yang tidak perlu bisa dialihkan saja rapatnya ke via online, sehingga anggaran bisa digeser ke penanganan korona.
“Dengan posisi Kejadian Luar Biasa (KLB) maka harusnya bisa. Kami (DPRD) siap-siap saja tidak ada kunjungan kerja, memangkas anggarannya untuk penanganan ini,” ungkapnya. (pra)
