Politik

Pemprov Laporkan Dua Versi Pilwabup ke Mendagri

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemprov Jawa Barat melaporkan Pilwabup dari versi DPRD Kabupaten Bekasi dan Pemkab Bekasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini dilakukan menyusul adanya perbedaan nama calon wakil bupati (cawabup) yang direkomendasikan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan mengatakan, surat hasil pilwabup yang asli dari DPRD telah diterima pihaknya.

Hanya saja kata Dani, surat tersebut berbeda dengan yang dilaporkan bupati Bekasi ke pihaknya. Perbedaan itu terkait rekomendasi nama cawabup dari partai pengusung.

Dia menjelaskan, berdasarkan versi DPRD, terdapat dua nama cawabup. Karena, DPRS membatasi surat dari DPP partai pengusung sampai Desember 2019 mengikuti jadwal dan tahapan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Kemudian, berdasarkan versi bupati, terdapat lima nama cawabup yang direkomendasikan partai pengusung. Terakhir, terdapat perubahan cawabup dari PAN dan Golkar pada Maret 2020. Sebelum penetapan cawabup.

“Kita laporkan ke Mendagri seperti ini, ada laporan versi DPRD dengan batas-batas waktu yang ditetapkan, lalu ada laporan versi bupati, yang memang ada dinamika perubahan rekomendasi dari partai koalisi,” tuturnya.

Dani menjelaskan, pada surat yang dikirim ke pihaknya, DPRD tidak melaporkan surat rekomendasi dari Partai Nasdem melainkan hanya dari Golkar, PAN, dan Hanura.

Sementara, pada surat bupati ada rekomendasi dari Partai Nasdem meskipun nama cawabup yang dikirim berbeda dengan ketiga partai lainnya.

Sehingga dirinya melihat, dari rekomendasi tersebut terlihat memang belum bulat. “Kalau surat yang dikirim ke pemprov itu Nasdem tidak ada, adanya gabungan dari DPD. Gabungan dari DPD ini berarti bukan partai pengusung dan memang tidak disyaratkan kalau gabungan itu,” jelasnya.

Dani melanjutkan, yang juga menjadi sorotan pihaknya yakni terkait dengan pendaftaran serta penyerahan rekomendasi yang tidak dilakukan bupati.

“Dari hasil kajian biro hukum, itu tidak ada aturan di atasnya mengenai prosedur itu (pendaftaran oleh partai pengusung),” ungkapnya. (pra)

Close