RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Waras Wasisto angkat bicara terkait data penerima bantuan sosial (Bansos) dampak Covid -19 di Kota Bekasi. Pasalnya, simpang siur tidak tepatnya penerima bantuan berdampak fatal yakni penundaan pendistribusian kepada warga.
“Sebaiknya ditunda dulu pendistribusian kepada warga sampai validasi data dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Waras Wasisto pada awak media, disela pembagian bantuan di Lampu Merah Pekayon Bekasi Selatan, Minggu (19/4).
Usulan penundaan, menurut Waras, agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat. Waras sendiri tidak menapikan banyaknya keluhan disampaikan masyarakat menyusul tidak meratanya pembagian bantuan sosial.
“Biar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat, saya minta ditunda. Pemkot harus segera memfaktualkan data, sehingga seluruh warga kebagian bantuan sosial secara merata,” terangnya.
Di lain tempat, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi Ariyanto mengatakan, laporan diterima pihaknya sembako yang dibagikan pihak kelurahan tidak sesuai dengan data yang dilaporkan pengurus RT dan RW.
“Mereka (RT dan RW) sudah laporkan hal ini ke pihak kelurahan, namun pihak kelurahan menjawab semua data yang diserahkan pengurus RT dan RW sudah diinput dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Bekasi. Ini laporan saya terima langsung dari pengurus lingkungan,” ujarnya.
Ia menduga Pemerintah Kota Bekasi kurang matang merencanakan PSBB. Sehingga pendataan bansos yang akan diterima warga pun tidak sesuai usulan.
Bahkan, jika berkaca pada Provinsi DKI Jakarta, satu hari sebelum PSBB, warga sudah sepenuhnya menerima bantuan sembako.
“Peristiwa ini sangat disayangkan. Sepertinya pemerintah terlalu terburu-buru dalam membagikan sembako ini. Jadi terkesan tidak ada kesiapan dalam hal data penerima bantuan. Saya menduga Dinsos memakai data usang (lama). Semestinya berkolaborasi dengan pengurus lingkungan, sehingga bisa di-update data itu,” tukasnya.
Terpisah, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjelaskan, warga Kota Bekasi akan mendapatkan bansos PSBB dari Kementerian Sosial, Bantuan Sosial Presiden, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi.
“Kemensos itu bisa dari data DTKS, DTSK itu ada yang namanya yang setiap bulan diberikan melalui PKH dan ada yang dijanjikan oleh pak presiden sekitar Rp 600 ribu itu baru akan didistribusikan Senin, itu sekitar 47 ribuan (keluarga),” kata Rahmat dalam konferensi pers di Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu (18/4).
Dari Pemprov Jawa Barat, lanjut dia, jumlah bantuan ada sekitar 27 ribu KK dan didistribusikan melalui Kantor Pos. “Nah, Pemerintah Kota juga mengambil aksi lebih cepat menyediakan 150 ribu paket tapi tentu nilainya tidak sama dengan bantuan pak gubernur dan presiden karena keterbatasan pagu anggaran,” ujarnya.
Bantuan dari Pemkot Bekasi juga telah didistribusikan sebanyak 15 ribu paket sampai Sabtu (18/4). Sebanyak 6000 paket pada Jumat dan 9000 paket pada Sabtu.
Sistem pendistribusiannya dilakukan dengan menggunakan jaringan kecamatan, kelurahan, RW/RT, serta Muspika. Hal itu dilakukan agar pembagian berdasarkan data yang ada. “Jadi semua adalah serba by name by address dapatnya,” ujarnya.
“Saya berharap semua ini dikontrol bersama-sama, baik RW/RT dan tokoh masyarakat jangan sampai ada yang overlap. Jangan sampai ada yang double, kasihan lebih baik ini kita distribusi merata, datanya merata,” sambung Rahmat.
Pembagian tersebut juga akan dilakukan bertahap. “Kalau ada orang yang dapat ternyata dia tidak sesuai dengan indikatornya, RW dapat memberikan kepada orang yang di wilayah itu yang memang betul-betul membutuhkan dan atau dikembalikan ke tim yang nanti kita distribusikan kepada orang yang betul-betul berhak menerima,” tegasnya. (dan/neo)
