RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD diminta untuk fokus membantu warga Kota Bekasi yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menyusul pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak yang menyebut Pemkot Bekasi tidak transparan dalam menentukan kebijakan pada Kamis (16/4) lalu.
Pengamat Politik dari Unisma Bekasi, Adi Susila mengatakan, pemerintah harus fokus terlebih dahulu dalam distribusi bantuan. Karena, saat ini masyarakat Kota Bekasi yang terdampak PSBB karena Covid-19 membutuhkan bantuan.
“Kembali masalah sosial dicampur aduk dengan politik. Rakyat lapar, harus segera ditangani oleh pemerintah,” kata Adi kepada Radar Bekasi, Kamis (23/4).
Adi menyarankan agar ketidaksepahaman mengenai anggaran diselesaikan setelah penanganan Covid-19 selesai dilakukan. “Yang ada saya khawatir proses sekarang, bansos malah banyak yang hilang. Dan tidak tepat sasaran,” tukasnya.
Di tempat berbeda, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti menyatakan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan atas realokasi anggaran yang dilakukan Pemkot Bekasi. “Kita apresiasi wali kota pasti melakukan yang terbaik untuk warganya. Dan untun bantuan inshallah sampai kepada yang berhak,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bekasi diminta untuk menjalin komunikasi dengan DPRD Kota Bekasi setiap mengeluarkan kebijakan soal penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak bahkan menuding Pemkot Bekasi tidak transparan dalam menentukan kebijakan. “Sehingga, komunikasi dengan DPRD tersendat,” ujar Abdul Rozak kepada Radar Bekasi, Kamis (15/4).
“Masih ada kebuntuan dalam komunikasi dan hal lainnya dalam penanganan covid-19. Ini harus diluruskan agar roda pemerintahan bisa berjalan stabil, apalagi saat ini kita harus bekerja sama menangani wabah Covid-19,” sambung pria yang akrab disapa Jack ini.
Menurut dia, seharusnya ada komunikasi terkait penentuan jumlah penerima bantuan sosial di Kota Bekasi. Hal itu guna meredam kecemburuan sosial yang dikhawatirkan menjadi persoalan baru di tengah masyarakat. (dan)
