RADARBEKASI.ID, BEKASI – Meski dinilai tidak berjalan maksimal, namun Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, meminta agar Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diperpanjang.
“Kami dari Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Bekasi, meminta agar tahap kedua PSBB di Kabupaten Bekasi diperpanjang, termasuk sanksi yang jelas bagi yang melanggar. Ini sudah menjadi sikap resmi politik Fraksi PKS dimasa pandemi covid-19,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Rusdi Haryadi kepada Radar Bekasi, Senin (27/4).
Pihaknya juga mendorong, agar saat PSBB tahap kedua dilakukan, harus ada sanksi yang jelas.
“Jadi intinya adalah, terkait PSBB masih banyak yang harus dievaluasi. khusunya pemberian sanksi yang terkesan masih setengah hati,” kata Rusdi.
Pria yang juga merupakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi ini menyatakan, bahwa sikap tersebut bertujuan agar pelaksanaan PSBB betul-betul bias memutus penyebaran covid-19, dan menjaga kesehatan masyarakat.
Adapun kaitan pelaksanakan PSBB di lapangan, kata Rusdi, tetap saja masyarakat masih banyak yang keluar rumah atau berkerumun.
“Kami sudah sampaikan kepada bupati, tahap kedua penaerapan PSBB ini perlu ada pemberian sanksi. Hal itu mengingat di tahapan pertama menjadi bahan kajian. Karena kami menilai, tahap pertama PSBB masih dalam sebatas sosialisasi dan belum sampai pada penindakan,” tuturnya.
Untuk penindakan dan penegakan, Rusdi menambahkan, itu ada di Komisi I. Karena penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan lainnya, ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan tetap harus berkoordinasi dengan Kepolisian.
Kemudian, yang tak kalah penting, yakni semangat gotong royong harus dilakukan masyarakat untuk saling membantu di tengah pandemi ini. Lalu, kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah juga harus ditingkatkan lagi.
“Saya lihat masyarakat masih banyak yang berkerumun, apalagi saat menjelang buka puasa di Babelan. Memang manusiawi, ini awal Ramadan mereka masih kesulitan meninggalkan kebiasaan lama seperti membeli bukaan. Tapi masyarkat harus punya kesadaran agar menjaga kesehatan,” imbuh Rusdi.
Ia mengakui, dengan penerapan PSBB ini, banyak yang harus dikorbankan, baik dari segi waktu, tenaga, mentalitas, maupun keuangan.
“Sayang kalau kemudian ada yang masih abai. Gugus tugas di kecamatan juga harus maksimal menjaga titik-titik pintu keramaian. Mestinya ada pendekatan persuasif, atau mereka secara komunitas berpikir bagaimana bisa berjualan, tapi harus memenuhi protokol kesehatan yang ada. Misalnya jarak dagangan diatur,” tandas-nya. (dan)
