Berita Bekasi Nomor Satu

Ribuan Ruang Kelas Rusak

sekolah rusak
ILUSTRASI: Sejumlah siswa kelas IV SDN Samudrajaya 04 Tarumajaya Kabupaten Bekasi tetap serius belajar di ruangan yang kondisi keramiknya sudah rusak parah. Pada 2020 jumlah ruang kelas rusak di wilayah setempat mencapai 9.626 unit. Dok
sekolah rusak
ILUSTRASI: Sejumlah siswa kelas IV SDN Samudrajaya 04 Tarumajaya Kabupaten Bekasi tetap serius belajar di ruangan yang kondisi keramiknya sudah rusak parah. Pada 2020 jumlah ruang kelas rusak di wilayah setempat mencapai 9.626 unit. Dok

Radarbekasi.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dikejutkan dengan jumlah sekolah rusak. Pada 2020 jumlah ruang kelas rusak di wilayah setempat mencapai 9.626 unit.

Data tersebut diketahui setelah komisi IV melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan, Jumat (8/5). Jumlah sekolah yang rusak belum dibahas intens dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi menyayangkan adanya temuan terkait ruang sekolah rusak yang mencapai ribuan tersebut. Rusdi menegaskan, bahwa semua dewan di komisinya menyoroti kondisi yang tengah dihadapi.

Ia pun berharap, agar Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR membahas perbaikan sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun komisi IV, dari total 9.626 ruang kelas rusak rinciannya SMP 5.708 ruang kelas dan SD 3.978 ruang kelas.

“Diantara persoalan krusial yang kita soroti adalah fakta banyak sekolah rusak di Kabupaten Bekasi. Ironisnya disisi lain silpa kita besar Rp 1,1 triliun,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (11/5).

Lebih lanjut, Rusdi mengaku geram dengan kinerja Dinas Pendidikan atas banyaknya sekolah yang rusak. “Jadi kalo alasannya kita kekurangan anggaran terbantahkan dengan silpa yang besar,” katanya.

Saat ditanyakan mengenai hasil kajian Komisi IV terkait permasalahan tersebut. Rusdi menegaskan, bahwa ada beberapa poin. Salah satunya yakni ketidak sinergian mesin birokrasi.

“Dalam hal ini Disdik dan PUPR sebagai pelaksana teknis mesti sinergi. Jadi karena ketidaksinkronan itu, antara data Disdik dan PUPR berkenaan dengan sekolah mana yang prioritas harus dibangun berbeda,” pungkasnya. (dan)