Radabekasi.id – Partai koalisi dalam Pemilihan Wakil Bupati Bekasi (Pilwabup) merasa belum pernah menjalin komunikasi dengan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, untuk membicarakan perihal dua nama Calon Wakil Bupati (Cawabup). Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bekasi, Jamil.
Kata dia, sampai saat ini belum pernah ada komunikasi yang terjalin antara partai koalisi dengan bupati. Bahkan menurut Jamil, pada tanggal 27 Juli 2019, ketiga partai koalisi, yakni PAN, Hanura, dan Nasdem, sampai membuat surat yang ditujukan ke bupati selaku Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi saat itu. Namun hingga sampai sekarang tidak ada respon.
Padahal tambah Jamil, partai koalisi ingin duduk bareng dan mempertanyakan apa yang kurang. Misalkan, kalau persyaratan sudah cukup, tinggal tanda tangan untuk disepakati bersama. “Kalau bupati mengaku sudah membangun komunikasi dengan partai koalisi, komunikasi yang mana?,” tanya Jamil saat dihubungi Radar Bekasi, Kamis (4/6).
Dia mengaku, memang sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan bupati. Hanya saja, saat pertemuan itu belum ada pembentukan panitia pemilihan (panlih) dan segala macam. Kemudian tidak membicarakan mengenai cawabup.
“Dulu pernah ketemu, tapi jauh sebelum ada panlih. Kemudian pertemuan itu tidak membicarakan mengenai cawabup,” terangnya.
Pria yang juga Ketua Fraksi Langitan DPRD Kabupaten Bekasi ini menegaskan, untuk pertemuan dengan para pengurus Golkar yang lain, seperti Iswara, Dedi Mulyadi, sudah pernah dilakukan. Dan ada kesepakatan partai politik perihal cawabup ini.
Jamil beranggapan, kalau tindakan DPRD dianggap keliru, terus bupati mengulur- mengulur waktu, apa itu bukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang?. Termasuk tidak mau menyerahkan nama cawabup, apa itu tidak melanggar ketentuan?.
“Sekarang mari berpikir untuk Bekasi. Saya berharap, ini adalah proses politik, sudah ditempuh semua. Sebenarnya, ada atau tidak keinginan bupati untuk punya wakil?,” beber Jamil.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menegaskan, tim verifikasi sudah mempertanyakan perihal itu (mau ada wakil apa tidak). Dimana saat itu dirinya menjawab akan mengikuti mekanisme yang ada. Kemudian kata Eka, apabila ditanya mengenai pemerintah berjalan baik apa tidak, sejauh ini berjalan baik dan tidak terganggu.
Kendati demikian dirinya mengaku, bukan berarti tidak mau ada wakil bupati. Hanya saja proses pilwabup tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan. “Tadi juga saya ditanyakan seperti itu. Saya itu mengikuti mekanisme yang ada. Tapi bukan berarti saya enggak mau ada wakil bupati. Jangan disalah artikan kesana,” ungkapnya.
Menurutnya, sampai saat ini dirinya menerima lima nama calon cawabup yang direkomendasikan oleh masing-masing partai politik. Sehingga itu menjadi alasan kenapa belum menyerahkan dua nama cawabup ke DPRD. “Saya sudah jelaskan dan perlihatkan dokumen aslinya kepada tim verifikasi. Kalau saya itu menerima lima nama. Makanya saya belum mendaftarkan ke DPRD,” tukasnya.
Mengenai komunikasi, Eka yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi ini mengaku, sudah menjalin komunikasi dengan partai pengusung. Bahkan dia mengaku, sudah pernah berkirim surat ke salah satu partai pengusung untuk menentukan nama cawabup yang akan direkomendasikan.
“Bahkan saya tunjukkan bahwa pernah ber surat ke salah satu partai pengusung. Dan sebagai bupati, saya meminta penegasan. Menurut saya itu sudah menjadi komunikasi dengan partai pengusung. Termasuk ke DPRD saya juga ber surat. Ini sebagai salah satu bentuk komunikasi saya terkait masalah Pilwabup,” tandas Eka. (pra)
