Radarbekasi.id – Mahasiswa di Kota Bekasi menolak kebijakan Kampus Merdeka karena dinilai pro pasar. Hal itu terungkap saat unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur, Kamis (18/6) siang.
Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta mengikuti aksi tersebut. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Reza Nur Pahlepi mengungkapkan, kebijakan Kampus Merdeka dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merupakan liberalisasi pendidikan. Bukan solusi terbaik bagi dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Liberal itu bebas, artinya seluruh pasar bebas masuk ke dunia pendidikan. Kalo misalnyanya balik ke tujuan awal yaitu mencerdaskan generasi penerus bangsa, cara terbaik bukan dengan liberalisasi,” ungkapnya, di lokasi aksi.
Menurut mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi itu, liberalisasi pendidikan harus dihentikan. Pasalnya, telah menjadi ajang oknum untuk meraih keuntungan.
“Kita merasa dibodohi oleh negara dengan adanya undang-undang meliberalkan beberapa sektor, termasuk pendidikan. Semua sektor pendidikan dijadikan ajang komersil, diperjual belikan. Tahun 1997 sudah menjadi sejarah perbudakan dan adanya liberalisasi ini sejarah tersebut akan terulang,” terangnya.
Wujudkan Pendidikan Gratis
Reza mengungkapkan, pihaknya juga menuntut Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan pendidikan gratis. Pasalnya, masa pandemi Covid-19 berdampak pada kemampuan pembayaran kuliah.
“Kita minta (pemerintah,Red) membuat Perda (Peraturan daerah) terkait pendidikan agar digratiskan,” ujar Reza.
Sebelumnya mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, belum lama ini. Namun karena tak ada tindaklanjut yang konkrit, unjuk rasa kembali dilakukan kemarin.
Unjuk rasa mahasiswa kemarin ditemui oleh perwakilan DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz. Ketua Komisi III itu, berjanji akan memediasi mahasiswa dengan Ketua dan Komisi IV DPRD, Pemerintah Kota Bekasi, serta Dinas Pendidikan. (dew)
