RADARBEKASI.ID, BEKASI – Meski perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dilakukan secara massif, namun jumlah yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hanya 5.000 rumah.
Sebab, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi, masih terdapat 20.000 Rutilahu yang butuh perbaikan.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022, Pemkab Bekasi menargetkan perbaikan 5.000 Rutilahu. Jumlah itu ditargetkan selesai pada 2022 mendatang.
“Target kami setiap tahun ada 1.000 rumah yang diperbaiki. Hanya saja, dalam perjalanannya terdapat sejumlah kendala,” ujar Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Budi Setiawan, Minggu (28/6).
Disampaikan Budi, memasuki tahun ketiga, baru sekitar 250 Rutilahu yang berhasil diperbaiki. Sehingga masih terdapat 4.750 Rutilahu yang belum diperbaiki.
“Makanya mulai tahun ini, ada perbaikan 2.000 Rutilahu, kemudian di 2021 ada 2.500 Rutilahu yang juga diperbaiki. Asumsinya, di 2022, dengan sisa hanya 250 rumah lagi bisa diperbaiki,” terang Budi.
Kata Budi, Pemkab Bekasi memastikan program perbaikan Rutilahu dilanjutkan tahun 2021. Sedikitnya 2.000 rumah rusak masuk target perbaikan dalam program bertajuk Bekasi Benah Nata Rumah (Bebenah).
“Tahun ini kembali dilanjutkan program perbaikan Rutilahu setelah sempat terkendala. Untuk mengejar target 5.000 rumah di 2022 mendatang, maka tahun ini sudah ditetapkan rumah yang bakal diperbaiki sebanyak 2.000,” ucap Budi.
Ia menambahkan, perbaikan Rutilahu tidak termasuk dalam program yang terkena refocusing, sehingga anggaran-nya tidak dialihkan untuk penanganan Covid-19. Total anggaran perbaikan 2.500 Rutilahu itu mencapai Rp 40 miliar.
“Untuk anggaran Rutilahu ini tidak dipangkas, karena merupakan belanja tidak langsung. Jadi programnya dapat terlaksana,” tandas Budi.
Dengan anggaran tersebut, lanjut dia, setiap Rutilahu akan mendapat Rp 20 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk jasa tukang. Budi mengakui, anggaran tersebut terbilang minim, namun cukup untuk perbaikan rumah minimalis.
“Memang anggarannya sangat minim, tapi dari hitungan yang ada, cukup. Di beberapa lokasi ada warga sekitar urunan untuk menambah biaya pembangunan, hingga akhirnya mencukupi. Anggaran itu disiapkan untuk perbaikan atap, lantai dan dinding atau aladin,” bebernya.
Dijelaskan Budi, program perbaikan Rutilahu ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya sangat tidak layak. Warga dapat mengajukan melalui pemerintah desa atau kecamatan.
“Tapi tentu kami nanti verifikasi ke lapangan kebenaran datanya. Karena tidak sedikit yang setelah diverifikasi, ternyata rumah-nya justru bagus, sehingga langsung kami coret,” tegas Budi.
Menurut dia, apabila dilihat dari data RPJMD, sebanyak 5.000 Rutilahu yang akan mendapat perbaikan, sudah dilakukan verifikasi, dimana sesuai peraturan yang berhak mendapatkan program tersebut adalah keluarga kurang mampu dan lahan-nya milik pribadi yang disertakan sertifikat atau girik.
“Jadi, kalau dilihat di RPJMD dan BDT dari Dinas Sosial, memang beda jauh. Sebelumnya kami pernah melakukan verifikasi. Kalau warga kurang mampu, memang ada bantuan sosial. Tapi untuk perbaikan rumah, ada data yang dilampirkan. Sebab kami (Pemerintah,Red) tidak mungkin membangun lahan (tanah) milik negara apalagi sengketa,” pungkas Budi. (and)
