RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang air bersih milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Pemkot Bekasi, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM TB) kembali dikritisi aktivis mahasiswa dari elemen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi.
Para aktivis HMI itu menyoroti sejumlah hal. Mulai dari pelayanan terhadap pelanggan, kualitas air, manajerial hingga masalah transparansi anggaran.
Ketua HMI Cabang Bekasi, Ahmad Mustopa Kamal menyatakan keprihatinan-nya terhadap PDAM TB di usia ke-39 tahun yang belum banyak melakukan inovasi dalam melayani pelanggan. Padahal, air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Mengutip UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kamal menegaskan, bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
’’Kepuasan konsumen merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan sebuah perusahaan. Peranan jajaran direksi dan pegawai PDAM TB adalah tonggak utama dalam optimalisasi pelayanan publik,’’ ujar Kamal dalam rilis yang diterima Radar Bekasi, Rabu (1/7).
Hal lain yang menjadi sorotan HMI Cabang Bekasi, adalah carut marutnya manajemen dan pengelolaan keuangan PDAM TB. Mulai dari defisit keuangan, tarif air yang dibebankan kepada pelanggan terus naik, hingga disinyalir banyaknya utang korporasi ke sejumlah mitra kerja.
’’Tetapi kenapa PDAM TB itu selalu mendapat predikat Wwajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP Jawa Barat?,’’ tanya Kamal.
Oleha karena itu, sambung Kamal, HMI Cabang Bekasi menutut dilakukan transparasi audit dari BPKP Jawa Barat terhadap PDAM TB dengan kategori (WTP), karena diduga ada unsur tindak pidana korupsi.
’’Audit kekayaan seluruh jajaran direksi dan pejabat-nya, audit aset dan penyertaan modal, menolak keras budaya KKN dan segera wujudkan prinsip good governance dan clean governance di PDAM TB,’’ desak Kamal.
Sementara Kabag Humas dan Hukum PDAM Tirta Bhagasasi, Ahmad Gunawan, merespon aksi dan tuntutan elemen mahasiswa HMI Cabang Bekasi terkait layanan pelanggan, kualitas air, manajerial dan transparansi anggaran.
Ahmad menjelaskan, pihaknya saat ini masih menampung dan mendalami aspirasi serta tuntutan dari aktivis HMI Cabang Bekasi. ’’Kami masih mendalami aspirasi dari teman-teman HMI. Ditampung dulu,’’ bebernya. (zar)
