Bekasi

Desak PPDB Transparan

DEMO PPDB: Sejumlah mahasiwa dari BEM Universitas Mitra Karya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Margahayu Bekasi Timur Kota Bekasi, Kamis (2/7). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan mahasiswa dari BEM Universitas Mitra Karya menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kamis (2/7) siang. Aksi ini dilatarbelakangi banyaknya kejanggalan di PPDB online.

“PPDB online di Kota Bekasi yang carut-maruk ini diyakini, karena Disdik tidak maksimal bekerja. Mereka hanya mensosialisakan terkait PPDB ini ke pihak sekolahan saja, yaitu kepala sekolah. Padahal, seharusnya juga mampu bekerja untuk seluruh orangtua,” kata Koordinator aksi, Yanto.

Menurutnya, dalam melaksanakan tugasnya Disdik dianggarkan dengan biaya yang besar. “Pendidikan adalah suatu hak warga negara dan bangsa Indonesia, kalimat tersebut termaktub dalam asas berbangsa bernegara UUD 1945. Tetapi, adanya sistem PPDB versi daring menjadikan orangtua malah kesulitan menyekolahkan anaknya,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Mitra Karya Yusril Nager menyatakan, kesulitan para orang ua dalam PPDB ini setiap tahunnya rawan dengan celah kecurangan. Bahkan, jadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi sejumlah oknum di institusi pendidikan.

“Kami sejak awal memantau dan mengawasi pelaksanaan PPDB, kami lakukan secara independen. Hasilnya, banyak sekali kejanggalan dari kendala orangtua untuk mengikuti prosesnya, hingga ada praktek pungli yang merugikan orangtua,” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kata dia, para orangtua banyak mengeluh terkait masalah data domisilinya, seperti kartu keluarga yang tak bisa di verifikasi. Kemudian, hal itu membuat mereka mencari penjelasan Disdik untuk bisa mengurusnya.

“Jadi, waktu awal itu para orangtua dilempar-lempar mengurus KK yang tak masuk ke sistemnya, antara Disdik dan Disdukcapil. Dan ujungnya, orangtua itu suruh minta stempel ke Disdukcapil agar berkasnya masuk ke sistem. Dan itu membuktikan dari data itu ada kecurangan yang menjadi celah para oknum untuk memanfaatkannya,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Innayatullah meminta orangtua atau wali murid yang merasa di rugikan atau melihat adanya kecurangan agar segera melaporkan ke Disdik Kota Bekasi. “Jadi, kalau memang ada yang main-main di internal kami, ada yang seperti itu langsung laporkan saja ke saya, bila perlu ke Polres sekalian. Kita pastikan, PPDB ini tak dipungut biaya, dan sampaj ada yang melakukan pungli akan kami pecat untuk TKK, dan yang PNS langsung mutasi,” tegasnya.

“Tapi, kalaupun memang oknum yang bermain seperti ini ada di lingkungan luar ya mungkin bukan ranah kami, silakan kontrolnya ada di masyarakat dan bisa laporkan juga ke kami, atau pihak terkait lainnya, atau Polisi sekalian,” pungkasnya. (mhf)

Close