Berita UtamaPendidikan

Mahasiswa Tetap Menuntut Pembebasan Biaya Pendidikan

APTISI Buka Ruang Dialog

Biaya
BERBINCANG: Mahasiswa berbincang di samping spanduk tuntutan soal biaya kuliah yang terpasang di depan Gedung Rektorat Unisma Bekasi. Istimewa

Radarbekasi.id – Mahasiwa di Kota Bekasi tetap menuntut pembebasan biaya pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Aksi akan terus dilakukan sampai yayasan mengabulkan permintaan mereka.

Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Derah Kota Bekasi Reza Nur Pahlepi mengapresiasi pemerintah daerah yang telah peduli kepada mahasiswa dengan menyiapkan program beasiswa. Namun, pihaknya tak puas karena penerima bantuan terbatas.

“Apresiasi kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan program bantuan bagi mahasiswa. Tapi itu bukan solusi yang tepat untuk kami mahasiswa yang terdampak Covid-19, karena diberikan secara terbatas, bukan menyeluruh,” ungkap mahasiswa Unisma Bekasi ini, Rabu (2/7).

Aksi mahasiswa menuntut pembebasan biaya pendidikan di masa pandemi Covid-19 mulai dilakukan ke Pemerintah Kota Bekasi. Kemudian dilanjutkan ke DPRD Kota Bekasi hingga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan). Aksi tersebut akan terus dilakukan sampai tuntutan mahasiswa terpenuhi.

“Kita akan terus turun ke lapangan sampai tuntutan terealisasi. Kita tidak akan pernah lelah untuk menyuarakan aksi ini, karena untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi. Berikan kita solusi yang tepat untuk permasalahan ini,” katanya.

Reza berharap, Pemerintah Kota Bekasi bisa memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi dengan yayasan di masing-masing kampus. “Kita meminta agar Pemerintah Kota Bekasi bisa mempertemukan kami dengan ketua yayasan yang akan memberikan kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Koordinator Lapangan Unisma Bekasi Ihsan Wiguna menyampaikan, selama sembilan hari mahasiswa sudah melakukan aksi pasang tenda di depan gedung Rektorat Unisma. Menurutnya, pihak kampus telah merespon dengan memberikan kompensasi Rp 100 ribu sebagai biaya kuota internet, yang sebelumnya memang sudah diberikan.

“Ini bukan keinginan kita, keinginan kita itu bagaimana caranya dibebaskan dari biaya perkuliahan minimal 50 persen. Buat apa biaya kompensasi Rp 100 ribu itu,” cetusnya.

Bahkan, mahasiswa akan melakukan cuti bersama jika Rektor belum bisa mengabulkan tuntutan mahasiswa. “Jika Rektor belum juga bisa memberikan solusi yang tepat, maka kami sebagai mahasiswa akan membuat tindakan yaitu cuti bersama,” tukasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IV Makmur Heri Santoso mengatakan, keinginan mahasiswa untuk membebaskan biaya kuliah secara penuh tak mungkin terealisasi. Sebab, hampir sebagian besar biaya operasional untuk perguruan tinggi swasta adalah dari pembiayaan kuliah mahasiswa setiap semesternya.

“Namun setiap perguruan tinggi swasta pasti memiliki kebijakannya masing-masing, mahasiswa yang menuntut hal ini juga tidak boleh menuntut secara berlebihan kepada pihak yayasan,” tegasnya.

Lebih lanjut Makmur mengungkapkan, mahasiswa bisa melakukan diskusi dengan APTISI untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa menjelekan salah satu institusi. Ia menegaskan, pihaknya membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi mahasiswa yang saat ini merasa aspirasinya belum didengar.

“Datang ke saya, kita diskusikan bersama-sama, mencari jalan keluar yang terbaik agar aksi ini bisa selesai dan tidak ada insitusi yang tersuduti. Silahkan mahasiswa menghubungi saya, maka saya akan memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk berdiskusi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar mengatakan, Pemkot Bekasi sudah memfasilitasi keinginan para mahasiswa dengan melayangkan surat ke Kemendikbud pada pertengahan Mei.

“Kita sudah kirimkan surat ke Kemendikbud pada 16 Mei 2020, berkenaan dengan permintaan untuk membebaskan biaya kuliah,” katanya usai melakukan audiensi di Humas Pemkot Bekasi, Kamis (2/6). (dew/oke)

Close