BekasiBerita UtamaCikarang

Ketua DPRD Dinilai Tidak Konsisten

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Bekasi, Diah Ayu Permatasari

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tindakan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha,yang ingin mencabut hasil kesepakatan bersama pada rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, pada Rabu (22/7) lalu, dianggap tidak salah satu bentuk ketidakkonsistenan atau pendirian.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Bekasi, Diah Ayu Permatasari menilai, dalam hal ini, Ketua DPRD yang merupakan seorang politisi harus punya kredibilitas.

Dimana, kredibilitas secara definisi merupakan hal yang dipercaya, membutuhkan kualitas, kapabilitas, dan kekuatan untuk menjadikan kepercayaan. Sehingga, keputusan pimpinan legislatif itu bisa dibilang salah satu bentuk yang tidak konsistensi.

“Tindakan Ketua DPRD dalam membatalkan persetujuan yang sudah ditanda tangani sebelumnya, merupakan salah satu aktivitas politik yang tidak mampu menunjukkan kredibilitas atas konsistensi keputusan yang telah disepakati,” ujar wanita yang akarab disapa Pepy ini kepada Radar Bekasi, Rabu (29/7).

Ia menduga, dengan keputusan yang diambil oleh Ketua DPRD itu, akan menimbulkan ketidak percayaan di internal lembaga. Karena sebagai politisi, keputusan ini akan melekat pada dirinya, termasuk di lembaga DPRD Kabupaten Bekasi. Dan akibatnya, permasalahan ini akan berlarut-larut.

“Salah satu faktornya, membuat rapuhnya ketidak percayaan dan konsolidasi secara internal di DPRD. Memang sikap Ketua DPRD ini secara personal, tetapi sebagai politisi, mau tidak mau, atribut itu akan melekat di dalam, termasuk di lembaga DPRD,” terang Pepy.

Lanjutnya, keraguan dari Ketua DPRD akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut, untuk menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, intervensi dari pusat merupakan indikasi bahwa Kabupaten Bekasi tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

“Ini merupakan bukti bahwa (anggota DPRD,Red) belum mampu mengurangi ego dan duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan Wabup, demi kepentingan Kabupaten Bekasi yang lebih baik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” jelasnya.

Pepy menyarankan, sebaiknya DPRD mulai proses Pilwabup ini dari nol, memperbaiki beberapa point yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebaiknya yang sudah disepakati bersama, dimulai kembali dari nol, dengan semangat dan niat yang tulus, perubahan strategi jalur seleksi sesuai aturan, apabila perlu, semua bakal calon dijaring baru dengan transparansi pola seleksi dan pemilihan sebaik-baiknya,” saran Pepy.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh, tidak mau komentar banyak. Kata dia, untuk sekarang, lebih penting mengerjakan tugas-tugas di DPRD yang belum selesai.

Nuh juga menyampaikan, untuk urusan Pilwabup, biarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar)yang menyelesaikan-nya.

“Sekarang, tunggu saja keputusan dari Kemendagri dan Pemprov Jabar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila, menyarankan agar Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, mengikuti hasil keputusan atau kesepatan rapat fasilitasi pengisian jabatan Wabup Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

Menurut Adi, DPRD ini sebagai bagian unsur daerah, berarti ada di bawah Kemendagri, berbeda dengan DPR RI. Sehingga, apabila Kemendagri sudah memutuskan bahwa Pilwabup diulang, dan harus dilaksanakan.

“Kalau Kemendagri sudah memutuskan itu, DPRD harus tunduk. Misalkan tidak dijalankan, berarti melanggar hukum,” beber Adi kepada Radar Bekasi, Selasa (28/7).

Pria yang juga Dosen Kebijakan Publik di Universitas Islam 45 Bekasi ini beranggapan, dalam persoalan ini, Ketua DPRD tidak bisa membatalkan secara sepihak hasil kesepatan pada rapat yang dilakukan sebelumnya. Lanjutnya, kalau memang ada poin dalam kesepakatan yang tidak disetujui, harus ada rapat atau pertemuan kembali.

“Jadi, beliau (Ketua DPRD,Red) harus mengajak rapat kembali semua pihak yang ikut tanda tangan hasil kesepatan rapat fasilitasi pengisian jabatan Wabup Bekasi,” tuturnya.

Bahkan, Kemendagri melalui Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah angkat bicara mengenai surat bantahan dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi terkait Berita Acara (BA) rapat fasilitasi pengisian jabatan Wabup Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kemendagri, Budi Santoso, menjelaskan, sebelum surat kesepatan tersebut ditanda tangani, seharusnya dibaca terlebih dahulu.

“Sebelum surat itu ditandatangani, seharusnya dibaca terlebih dahulu. Dia (Ketua DPRD,Red) itu bisa baca dan tidak buta huruf kan? Apalagi hasil rapat itu sesuai kesepakatan yang hadir,” ujar Budi saat dihubungi Radar Bekasi melalui ponselnya, Senin (27/7).

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, mengaku sudah menerima surat bantahan dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Dirinya menduga, hal tersebut dilakukan karena hasil rapat di Kemendagri tidak didukung oleh anggota yang lain.

“Ya mungkin, karena keputusan DPRD itu bersifat kolektif kolegial, sehingga, pada saat beliau menyampaikan hasil rapat di Kemendagri, tidak didukung oleh anggota yang lain. Dan suratnya baru saya terima,” beber Eni.

Dia menjelaskan, surat tersebut akan disepakati terlebih dulu di tingkat provinsi, mengingat diberikan tugas untuk pembinaan.

“Nanti surat itu kami laporkan ke gubernur untuk menetapkan langkah-nya seperti apa,” ucap Eni. Kendati demikian, dirinya menegaskan, surat bantahan tersebut tidak akan merubah kesepakatan untuk mengulang kembali proses Pilwabup.

“Tidak bisa begitu, karena proses yang terjadi itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi cacat prosedur. Pilwabup ini hasil kesepatan-nya harus diulang,” jelasnya.

Hanya saja Eni tidak bisa memastikan kapan proses pengulangan Pilwabup akan dilakukan, mengingat tidak ada batas waktunya. Namun dirinya berharap, bisa dilakukan secepatnya.

“Mudah-mudahan secepatnya, tapi tidak ada batas waktu. Cuma sekarang, ada surat bantahan dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, sehingga perlu waktu lebih lama,” terang Eni.

Diberitakan sebelumnya, hasil Pilwabup Bekasi yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bekasi pada 18 Maret 2020 lalu, ditolak oleh Kemendagri, dan diminta untuk diulang kembali. Sebab, masih ada beberapa poin yang belum sesuai aturan. (pra)

Close