Radarbekasi.id – Sejumlah orangtua dari sejumlah sekolah di Kota Bekasi tak tahu adanya penggratisan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi SMA/SMK di Jawa Barat mulai tahun ajaran baru.
Salah satu orangtua SMKN 8 Kota Bekasi Susi Susanti mengaku belum mengetahui adanya penggratisan biaya SPP tersebut. Ia hanya diminta oleh pihak sekolah untuk melunasi tunggakan biaya SPP selama delapan bulan.
“Saya belum menerima informasi apapun, karena pihak sekolah hanya menginformasikan untuk melunasi tunggakan SPP sampai Juli,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (6/8).
Adapun SPP yang harus dibayar per bulan Rp300 ribu. Dengan adanya SPP gratis dari pemerintah, ia kedepannya tak pusing untuk memikirkan biaya tersebut.
“Kalo memang benar gratis saya bersyukur banget, karena bisa ngumpulin uang buat ngelunasi tunggakan. Bukan lagi mikirin biaya SPP setiap bulannya,” tukasnya.
Hal senada disampaikan oleh orangtua siswa SMKN 4 Kota Bekasi Esti Febriana. Menurutnya, sampai dengan saat ini tak ada informasi resmi dari sekolah terkait SPP.
“Saya cuma dengar-dengar dari orangtua lain aja, karena memang belum ada informasi apa-apa dari pihak sekolah,” katanya.
Sementara Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bekasi Ekowati menjelaskan, SMA/SMK sudah tak boleh memungut iuran setiap bulan dari orangtua murid. Namun demikian, sekolah yang kekurangan biaya operasional akan memungut bantuan dari orangtua murid melalui komite.
“Iuran setiap bulan sudah tidak diperbolehkan lagi, tapi untuk menunjang dan membantu sekolah yang kekurangan biaya kemungkinan nantinya akan dibantu oleh komite,” terangnya.
Lebih lanjut kepala SMAN 1 Kota Bekasi ini, menegaskan iuran dan bantuan sangat berbeda. “Iuran itu kan ditentukan, tapi kalo sumbangan itu seikhlasnya dan tidak ditentukan batasan waktunya,” jelasnya.
Menurutnya, sumbangan dibutuhkan untuk membantu menunjang program sekolah. Seperti pengembangan mutu pendidikan, serta kegiatan sekolah yang melibatkan siswa.
“Sumbangan masih dibutuhkan karena sekolah punya program yang gak bisa dijalani sendiri, misalnya kita mau bikin kegiatan pengembangan siswa melalui program seminar. Nah jika sekolah tidak dapat memenuhi itu tapi komite mendukung adanya itu, ya bisa dibantu melalui sumbangan tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan yang sudah direncanakan oleh sekolah nantinya akan dipaparkan secara rinci kepada pihak komite untuk dibahas bersama-sama.
“Jadi kita merencanakan sejumlah program kegiatan sekolah, nanti kita paparkan apa saja yang kiranya bisa dibantu, jika komite tidak setuju maka lebih baiknya kita tunda dulu kegiatan tersebut,” katanya.
Saat ini pihak sekolah masih menyusun kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan pada tahun ajaran baru. Terkait sosialisasi SPP gratis akan disampaikan melalui komite sekolah masing-masing.
“Setelah PPDB ini kan sekolah sedang menyusun kegiatan dan rencana kerja untuk tahun ajaran baru. Jadi setelah itu selesai mungkin baru akan disosialisasikan karena pihak sekolah akan menyampaikan hasil laporan ini kepada komite,” tuturnya.
Ketua MKKS SMK Kota Boan, menyampaikan hal yang sama. Namun kebutuhan sekolah untuk pengembangan delapan standar masih belum tercukupi.
“Sudah gratis itu benar, dapat terealisasi atau tidaknya kita juga membutuhkan kerja sama dengan orangtua melalui komite sekolah. Karena sejumlah kegiatan tentulah membutuhkan pembiayaan,” tukasnya. (dew)
