Radarbekasi.id – Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Golkar Kota Bekasi, hingga saat ini belum dilaksanakan. Ada persoalan yang masih harus diselesaikan, yakni urusan kantor sekretariat di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
Pemerhati sosial, politik, dan ekonomi daerah, Syafrudin, menilai kedewasaan berpikir dan bersikap Rahmat Effendi (RE) sudah sepatutnya dijadikan guru dalam kancah politik di daerah, bahkan nasional.
“Penundaan Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi, bukan semata-mata persoalan gedung, tetapi karena kepatuhan beliau terhadap kebijakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto,” ujar Syafrudin.
Pria yang juga pengurus Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini juga berpendapat, tidak banyak kader Golkar Kota Bekasi yang justru menjadikan Bang Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, sebagai common enemy.
Lanjut dia, ketidak puasan mereka (kader,Red), mengikis tatanan ideologi sejumlah kader yang selama ini dibangun. Padahal, rasa ketidakpuasan hasrat politik sebagian kecil kader, justru menghambat laju pembangunan dan penguatan ideologi partai politik.
“Seyogyanya, di era milenial sekarang ini, ketidakpuasan itu tak lagi favorit, diperlukan pembelajaran terkait bagaimana menjaga etika politik dan menjunjung proses hukum formal, sehingga benar-benar tumbuh komitmen loyalitas dan integritas kader guna menjaga kondusifitas dan peningkatan peran partai politik bagi kader dan masyarakat pada umumnya,” beber Syafrudin.
Musda V yang tertunda, kemudian menjadi kegiatan orientasi kader dalam rangka meningkatkan ideologi partai Golkar, sebuah event yang seharusnya dijadikan momentum bagi seluruh bakal calon dan kader partai pohon beringin itu. Namun tampaknya, hanya Ade Puspitasari yang hadir.
“Jika semua bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi hadir, itu merupakan momen yang tercatat dalam sejarah pembangunan partai politik di Indonesia. Tapi sangat disayangkan, terkesan masih belum tercipta kedewasaan berpolitik diantara kader Golkar,” ucap Syafrudin. (bis)