Berita Bekasi Nomor Satu

Covid-19 Makin Menggila

ILUSTRASI: Petugas medis mengambil sampel  melalui saluran pernapasan dari penumpang KRL Commuter Line saat tes swab PCR di Stasiun Bekasi Jalan Ir.H. Juanda Bekasi Utara, Selasa (5/5). Tiga penumpang KRL Commuter Line dinyatakan positif virus Corona (Covid-19) berdasarkan hasil tes ini. Foto: Raiza Septianto/Radar Bekasi
ILUSTRASI: Petugas medis mengambil sampel  melalui saluran pernapasan dari penumpang KRL Commuter Line saat tes swab PCR di Stasiun Bekasi Jalan Ir.H. Juanda Bekasi Utara, Selasa (5/5). Tiga penumpang KRL Commuter Line dinyatakan positif virus Corona (Covid-19) berdasarkan hasil tes ini. Foto: Raiza Septianto/Radar Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kasus positif Covid-19 di Indonesia tampaknya semakin ‘menggila’ saja. Pasalnya, hampir tiap hari penambahan kasus terinfeksi virus yang berasal dari kota Wuhan, China itu terus terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air dengan angka cukup tinggi.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota maupun Kabupaten Bekasi, bahkan kasus terus naik. Data terakhir hingga 17 Agustus 2020 di Kabupaten Bekasi, kasus positif mencapai 557 orang atau terjadi penambahan 8 kasus dari hari sebelumnya. Sementara yang sembuh mencapai 460 orang.

Di Kota Bekasi pada bulan lalu kasus sempat melandai bahkan berkurang, namun kini naik lagi. Kasus positif untuk keseluruhan mencapai 705 orang, sementara yang sembuh mengalami kenaikan mencapai 628 orang.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi untuk menekan penyebaran virus tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tada kasus ini berakhir.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui ‘perang’ melawan Covid-19 berbeda dengan berhadapan langsung dengan penjajah. Virus yang telah menyerang manusia di berbagai belahan dunia ini tidak kasat mata, perlu peralatan laboratorium untuk mengetahui keberadaannya.

Di sisi lain, sektor ekonomi dianggap sebagai sektor dalam kehidupan masyarakat yang harus segera diperbaiki guna menunjang kegiatan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan maupun bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Karena kalau kita ngurusin covidnya saja, ekonomi tidak diurusin ya nggak jalan nanti semua, pemerintahan nggak jalan, sosial kemasyarakatan, dampaknya luas terhadap keamanan, satu dan lain hal,” katanya saat dijumpai di lapangan alun-alun Kota Bekasi usai memperingati HUT ke-75 RI, Senin (17/8).

Menurutnya, penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi didorong oleh beberapa faktor, diantaranya penyebaran yang terjadi di lingkungan keluarga, penyebaran yang terjadi dalam aktivitas penduduk Kota Bekasi di wilayah sekitar seperti DKI Jakarta, penyebaran yang terjadi di lingkungan kantor, hingga ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

“Peningkatan kasus klaster-klaster keluarga, akibat dari transmisi kewilayahan, transmisi dari interaksi kerja, transmisi dari tidak menjaga physical distancing,” tukasnya.

Pada situasi pandemi ini, Pemerintah Kota Bekasi memangkas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp2,09 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp3,04 triliun. Untuk mendongkrak kegiatan perekonomian, pada April lalu memberikan stimulus kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Total anggaran yang dikeluarkan Rp4,3 miliar untuk pinjaman modal tanpa bunga dengan jangka waktu yang diberikan selama satu tahun. Sementara, Rp5,7 miliar dipergunakan untuk membeli produk hasil UMKM, produk berupa minuman kesehatan dan masker tersebut disertakan dalam paket bansos pemerintah Kota Bekasi yang telah diberikan pada bulan April lalu.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman Joewono Putro menyebut hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk membangun semangat bangsa. Pasalnya, dalam situasi pandemi ini terdapat banyak permasalahan bangsa yang belum pernah dihadapi pada masa-masa sebelumnya.

Semua sektor kehidupan masyarakat dihantui oleh permasalahan pandemi Covid-19, mulai dari ancam krisis ekonomi hingga hubungan sosial masyarakat. Ancaman pertambahan angka kemiskinan dan kebodohan terjadi dalam situasi ekonomi dan dunia pendidikan saat ini.

Selain perbedaan akses pendidikan bagi setiap siswa dalam situasi pandemi, pertumbuhan negatif pada perekonomian tidak akan bisa dikendalikan selama kontrol kesehatan dalam situasi lemah.”Jadi ekonomi dibayangi oleh kondisi kesehatan, pertanyaannya, ketika lemah kontrol kesehatannya, pasti tidak mungkin tuh dibangkitkan pemulihan ekonomi, itu pasti,” katanya.

Kota Bekasi sampai dengan saat ini dinilai belum mampu untuk melahirkan normal baru di tengah pandemi, diantaranya budaya pola hidup bersih, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Secara nasional, ia menyebut ada ketidak mampuan dalam merespon pandemi Covid-19 sehingga membuat penanganan hal serupa di tingkat daerah tertatih-tatih.

Sementara itu, penghentian sementara CFD mulai Minggu (16/8) lalu dinilai sebagai pilihan tepat untuk menekan angka penyebaran kasus. Masalah muncul dalam pelaksanaan CFD di wilayah Kota Bekasi, pada pengambilan sampel pertama di area CFD, dari 118 sampel yang diambil, delapan diantaranya reaktif, dua dipastikan positif Covid-19.

“Pertanyaannya ini (dua terkonfirmasi positif) bukan (hanya) angka, tapi lebih kepada berapa banyak yang diambil sampelnya. Kalau 115, berarti kan hampir dua persen, berarti kalau car free day itu 5 ribu orang yang datang, dua persennya 100 orang (yang berpotensi terpapar),” tukasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang menilai peningkatan angka penyebaran kasus ini harus menjadi perhatian semua pihak. Politikus PDI Perjuangan ini menilai Pemerintah Kota Bekasi mulai kendur dalam melakukan sosialisasi serta pengawasan protokol kesehatan seperti di waktu awal pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB), meskipun diakui langkah di awal pelaksanaan ATHB sudah tepat dilakukan oleh Pemkot Bekasi.

“Artinya semangat yang awal sekarang malah ilang, kita minta Wali Kota, pemerintah, dan jajarannya untuk Minggu depan paling lambat. Kalau bisa besok pas hari libur lagi ramai-ramainya mall, pasar,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi tersebut.

Sosialisasi perlu dilakukan di wilayah keramaian seperti mall, pasar, dan kawasan pertokoan. Selama ini pengawasan di area mall oleh petugas dianggap masih standar, hanya melakukan cek suhu saja. (Sur)