Cikarang

Warga Tolak Pembongkaran Jembatan

LEWATI JEMBATAN: Pengendara bermotor melewati jembatan dua over pass KM 13+800 Jayimulya, yang merupakan akses jalan utama warga Jatimulya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (24/8). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah warga Jatimulya menolak rencana penutupan dan pembongkaran Jembatan dua over pass KM 13+800 Jatimulya, yang merupakan akses jalan utama warga oleh PT Adhi Karya (Persero).

Penutupan jembatan dua ini, lantaran pihak Adhi Karya akan membangun depo proyek transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di area tersebut.

Salah satu warga, Machfudin menuturkan, sesuai hasil rapat bersama warga, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, menolak keras pembongkaran jembatan dua yang merupakan akses beberapa RW tersebut.

Kata dia, rapat musyawarah untuk mufakat warga melibatkan tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, Karang Taruna, Lurah, Babinsa, Bimaspol, dan pemuda setempat, tanpa dihadiri oleh perwakilan dari pihak pelaksana pembangunan proyek, PT Adhi Karya (Persero).

“Hasil kesepakatan bersama dalam rapat musyawarah untuk mufakat tersebut, telah diputuskan menolak rencana penutupan akses jembatan penyeberangan tol sekitar proyek pembangunan MRT dan LRT, yang penutupannya secara permanen,” ujar Machfudin.

Ia menjelaskan, jembatan itu, menghubungkan jalan warga Jatimulya wilayah Utara dan wilayah Selatan, tepatnya di over pass KM 18+800. Machfudin menyesalkan, dalam rapat itu, tidak hadir perwakilan pelaksana proyek.

“Ini artinya, pejabat pemerintah (Lurah,Red) tidak dihormati oleh pihak pengembang dengan tidak hadir pada agenda rapat. Padahal, pihak pengembang sudah diberikan surat undagan secara resmi oleh Lurah Jatimulya. Ini artinya menyepelekan, bahkan tidak menghormati aturan UU Otonomi Daerah,” sesal Machfudin.

Sementara itu, Lurah Jatimulya, Charles Mardianus membenarkan, pihaknya sudah mengundang pihak pengembang proyek LRT. Sebab, jika jembatan itu dibongkar secara permanen, maka hilanglah akses alternatif warga.

Kemudian, jembatan dua sebelah utara untuk empat RW, dan sebelah selatan menyambungkan enam RW. Oleh sebab itu, warga sangat kehilangan akses apabila jembatan itu ditutup secara permanen.

“Warga sekitar tidak menolak program pembangunan strategis pemerintah pusat. Tapi jangan sampai akses bagi masyarakat sampai dihilangkan. Apalagi jembatan dua ini merupakan akses alternatif, serta akses ketika banjir. Jadi saya harap, perlu duduk bersama dan cari solusinya,” saran Charles. (and)

Related Articles

Back to top button