RADARBEKASI.ID, BEKASI – Hingga saat ini masih banyak ditemukan pasangan suami istri yang belum memiliki dokumen pernikahan resmi. Kejadian ini juga kerap dijumpai di wilayah Kota Bekasi.

Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada pemenuhan hak perempuan dan anak. Salah satunya ketika pembuatan akta kelahiran anak serta persoalan keluarga yang timbul di kemudian hari.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, kini juga mendorong adanya kelengkapan surat nikah yang terdaftar di pemerintah, utamanya sebagai pemenuhan hak perempuan dan anak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, pada DP3A Kota Bekasi, Mien Aminah menyampaikan, hal itu sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

“Program itu sudah kita lakukan dua tahun lalu ya, karena dengan kegiatan itu hak-hak anak dapat terpenuhi seperti membuat akte dan hak lainnya. Begitu juga dengan perempuan hak-hak sebagai seorang istri akan terpenuhi juga,” ujarnya kepada Radar Bekasi.

Tahun 2019 lalu pihaknya menyasar wilayah Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara. Melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

“Wilayah tersebut ada warganya yang menikah tapi belum terdaftar di pemerintah sekitar 17 warga. Dan itu kita daftarkan untuk di kuatkan, sehingga mereka mendapat akte nikah sehingga bisa mengurus administrasi lainnya untuk anak-anaknya,” ujarnya.

Kedepan tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan Kasi Kesos di setiap kelurahan agar dapat mendata warga yang belum memiliki surat atau akta nikah.

“Kedepan kita akan coba kerjasamakan dengan pihak kelurahan yakni Kasi Kesos, agar dapat mendata yang belum memiliki surat nikah,” jelasnya.

Dijelaskannya, upaya tersebut sebagai bagian melindungi hak perempuan dan anak.

“Intinya bagaimana kita bisa melindungi anak dan perempuan bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Tahun depan mudah-mudahan program ini bisa kembali berjalan,” ungkapnya. (pay)