Cikarang

Pengamat: Golkar Kehilangan Tokoh Senior

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Munculnya berbagai persoalan di internal DPD Golkar Kabupaten Bekasi, karena tidak adanya tokoh senior yang mengayomi para kader.

Hal ini menyebabkan timbulnya surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja, yang diklaim ditandatangani oleh 15 Pengurus Kecamatan (PK).

Dosen Kebijakan Publik Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila menilai, Golkar ini sebagai partai tertua di Bekasi dan paling besar pada zaman dulu. Kemudian, banyak tokoh-tokoh senior di internal Golkar.

Namun untuk sekarang, kata Adi, entah apa yang terjadi, sehingga tokoh-tokoh tersebut kini sudah tidak ada lagi di internal Golkar. Seolah Golkar seperti kehilangan tokoh-tokoh senior yang bisa mempersatukan.

“Yang saya lihat sekarang ini, seperti ada kehilangan tokoh-tokoh senior. Tidak ada kesinambungan seperti zaman dulu,” ujar Adi kepada Radar Bekasi, Selasa (1/9).

Menurut Adi, biasanya setelah Musyawarah Daerah (Musda) dilakukan, para tokoh yang pernah memimpin, diberikan posisi sebagai dewan pembina atau yang lainnya agar ada kesenjangan antara senior dan junior.

“Tokoh-tokoh senior yang pernah memimpin di partai, biasanya ditempatkan sebagai dewan pembina atau yang lainnya, sehingga ada keberlanjutan antara tokoh senior dan junior. Golkar ini seolah sudah kehilangan tokoh-tokoh yang bisa mempersatukan,” ucapnya.

Dalam persoalan ini, Adi tidak tahu persis apa yang terjadi di internal Golkar. Akan tetapi, dengan munculnya surat mosi tidak percaya, berarti sedang ada masalah. Ia menduga, persoalan ini disebabkan kurangnya komunikasi di internal partai.

“Saya tidak tahu persis, di Golkar itu aturannya seperti apa. Mungkin dalam persoalan ini, ada komunikasi yang tersumbat,” beber Adi.

Sebelumnya, 15 PK DPD Golkar Kabupaten Bekasi, meminta Eka Supria Atmaja mundur dari jabatannya sebagai ketua DPD. Pasalnya, selama Eka memimpin Golkar, roda partai tidak berjalan dan tak amanah.

“Kami tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Pak Eka. Karena Golkar yang sekarang menjadi stagnan. Dan juga tidak amanah. Kami minta Pak Eka diganti,” desak Pelaksana tugas (Plt) Ketua PK Golkar Setu, Ahmad Budiarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dengan adanya surat mosi tidak percaya tersebut, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengacu kepada surat instruksi DPP, terkait dengan Musda kota dan kabupaten se-Indonesia.

“Kami minta ke DPD Golkar Jawa Barat, untuk melakukan penjadwalan Musda untuk DPD Golkar Kabupaten Bekasi,” saran Budi.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja meragukan adanya surat mosi tidak percaya yang diklaim sudah dilayangkan oleh 15 PK.

Bahkan kata Eka, para PK Golkar yang dicatut, tidak merasa tanda tangan di surat tersebut. Menurutnya, banyak PK yang berkirim surat, bahwa tidak pernah menandatangani.

“Sebenarnya, surat mosi tidak percaya itu bisa dipertanyakan. Karena sejumlah PK tidak mengakui pernah tandatangan, dan banyak PK yang bersurat ke saya,” terang Eka kepada Radar Bekasi, Senin (31/8) lalu.

Dengan tegas, pria yang juga merupakan Bupati Bekasi ini mempertanyakan, yang membuat surat mosi tidak percaya itu ada dalam kepengurusan DPD Golkar atau tidak?. “Itu yang bicara pengurus apa bukan?. Sebab, kepengurusan yang sekarang ini soliditasnya sudah jelas,” tegas Eka.

Hanya saja, Eka tidak mau bicara banyak saat disinggung mengenai dugaan adanya orang-orang dalam (Golkar,Red) yang mendalangi?. “Waduh saya tidak bisa komentar,” pungkasnya. (pra)

Related Articles

Back to top button