Berita Bekasi Nomor Satu

Damkar Darurat APD

ILUSTRASI: Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi ketika melakukan upaya pemadaman di salah satu bangunan rumah yang terbakar. Disdamkar Kota Bekasi kesulitan memenuhi kebutuhan APD personel. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
ILUSTRASI: Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi ketika melakukan upaya pemadaman di salah satu bangunan rumah yang terbakar. Disdamkar Kota Bekasi kesulitan memenuhi kebutuhan APD personel. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Personel Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kota Bekasi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD). Pasalnya, mereka harus merogoh kocek pribadi untuk membeli perlengkapan penanganan pemadam kebakaran tersebut.

Kepala Dinas (Kadis) Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Aceng Solahudin membenarkan bahwa semua personel membeli APD dengan kocek pribadi. Menurut dia, kondisi ini terpaksa dilakukan karena barang tersebut tidak di anggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ini dibebani pada pribadi pasukan karena memang duit APBD kita gak ada. Mau dikorek-korek bagaimana juga gak ada, sementara dari tugas mereka pun harus tetap jalan untuk melayani masyarakat. Kalau APD gak punya, apa iya gak bahaya buat diri mereka. Maka, akhirnya itu

kita wajibkan beli daripada berisiko saat tugas. Intinya, semua itu untuk keselamatan dirinya,” terang Aceng.

Menurut Aceng, saat ini total semua pasukan Damkar di Kota Bekasi ada 400 personel. Kelengkapan APD yang biasa dikenakan petugas ketika menjinakkan api jauh dari kata cukup.

“Saya pribadi miris , sedih lihat anak-anak pasukan saat akan tugas dengan kondisi seperti itu. Nah tapi mau gimana lagi, kalau pasukan ini gak berangkat kasihan masyarakat tak dapat pelayanan, tapi kalau pun pasukan diberangkatkan peralatan kita juga tak ada. Ini kan masalah nyawa, makanya kami pun wajibkan (beli) demi keselamatan mereka” ujarnya.

“Nah, saat ini dari pasukan sendiri sudah bisa memahami. Bahkan, kini mereka berinisiatif mencari barang second dan kebetulan ada link dari Damkar di DKI Jakarta yang banyak menjual APD itu, sehingga mereka pun patungan untuk membeli. Dan info yang saya dapatkan harga terjangkau Rp300ribu,” sambungnya.

Lebih jauh, diakui Aceng, keadaan yang terjadi di jajarannya ini sudah sering kali disampaikan setiap ada kesempatan rapat dengan pimpinan diatasnya, termasuk DPRD.

“Setiap kesempatan kondisi kita ini selalu saya sampaikan ke pimpinan, bahkan kemarin juga kepada DPRD. Jadi, itu lho kondisi Damkar sampai demi pengabdian pasukan kita tuh rela dituntut untuk beli APD sendiri, belum lagi masalah lainnya. Intinya, kalau bisa dibilang kondisi sarana dan prasarana kita dalam kondisi kritis,” tandasnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang menegaskan anggaran belanja untuk kelengkapan APD petugas Damkar itu sudah sepatutnya masuk dalam biaya reguler dan wajib dianggarkan setiap tahunnya melalui APBD. Pihaknya menyayangkan jika alat tersebut dibebankan kepada personal.

“Kalau menyangkut perlengkapan dalam tugas itu ya mestinya wajib dibiayai APBD, tidak bisa menjadi beban pegawai untuk membeli APD karena merupakan tanggungjawab negara atau pemerintah. Dan itupun idealnya satu banding dua, artinya kalau misal pasukan 20, maka yang disiapkan itu 40 stel,” tandasnya. (mhf)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin