RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendorong ketersediaan anggaran untuk menunjang program RW Siaga. Pilihan Kota Bekasi memilih Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK), diterjemahkan dalam program siaga RW sebagai ujung tombak menekan angka Covid-19.
Program RW Siaga sudah dicanangkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bekasi sejak peningkatan kasus belum terjadi di Kota Bekasi dan daerah sekitar. Namun, sampai program ini berjalan, belum tersedia anggaran untuk mendorong program tersebut. Program ini didalamnya menyangkut penanganan Covid-19, ketahanan pangan, dan zero criminal.
Dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 pengurus RW secara sukarela, swadaya menyewa bangunan kontrakan untuk memfasilitasi isolasi mandiri warganya, berikut dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasien tanpa gejala (OTG) yang diminta untuk melakukan isolasi mandiri.”(PSBMK) kita pemahamannya ada pada RT dan RW siaga,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat dijumpai beberapa waktu lalu.
Program siaga RW dalam pelaksanaan PSBB berskala mikro ini dinilai sebagai ujung tombak penanganan Covid-19, program ini perlu diperkuat dengan ketersediaan anggaran. Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk menganggarkan program RW siaga dalam rancangan APBD perubahan jika serius untuk menanggulangi Covid-19 di tingkat RW.
“Ini kan seperti memindahkan kewajiban Pemkot (Bekasi) kepada RW, itu kan nggak oke,” terang anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara.
Salah satu contoh kasus di wilayah Kelurahan Jakamulya, menghasilkan beberapa warga yang harus dilakukan tracing, namun belum dilaksanakan. Ia mempertanyakan sejauh mana pengurus RW dapat mengakses layanan kesehatan dalam menekan penyebaran Covid-19, serta bekerjasama menangani Covid-19.
Usulan anggaran RW siaga telah disampaikan pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2020. Usulan yang disampaikan bagi setiap RW akan mendapatkan anggaran Rp1 juta per bulan, diberikan selama tiga bulan.
Anggaran yang diusulkan pada APBd perubahan ini dapat dipergunakan untuk bantuan operasional dalam mendukung program RW siaga. Termasuk sebagiannya dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari pasien isolasi mandiri.
“Sudah (dianggarkan), insyaAllah dianggarkan insentif selama tiga bulan pada kegiatan RW siaga,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto. (Sur)
